PPP Minta Pemerintah Segera Terbitkan KMA Kuota Haji Tambahan

rnKetua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Amir Uskara mendesak pemerintah segera memgeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang kuota haji tambahan. Hal itu dikarenakan waktu pelaksanaan haji semakin dekat.rnMenurutnya, dengan tambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah, menandakan adanya kepercayaan dan perhatian Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia yang memiliki panjang ‘waiting list’ jamaah haji.rn“Saya berharap pemerintah bisa memaksimalkan kuota tambahan untuk memangkas daftar antrian haji di Indonesia. Jangan sampai kuota tambahan tersebut tidak terserap. Jadi pemerintah harus segera menerbitkan KMA-nya,” tegas Waketum PPP ini, Jumat (26/5/2023).rnLebih lanjut Uskara pun mengaku telah menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan haji 2023, termasuk juga kuota tambahan saat bertemu Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI).rn“Jadi KMA kuota tambahan sebanyak 8.000 jamaah ini sangat ditunggu kepastiannya oleh jamaah, sebab itu Kuota tambahan ini harus di terserap dan dimkasimalkan oleh pemerintah,” tegas dia.rnKetua DPP AMPHURI M.Tauhid Hamdi juga, mengatakan waktu pelaksanaan haji yang semakin dekat, sebaiknya pemerintah segera memutuskan kebijakan pemanfaatan kuota tambahan. Karena menurutnya sampai hari ini masih belum ada kepastian terkait regulasi untuk memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut.rn“Jangan sampai seperti tahun lalu, kuota tambahan sebanyak 10.000 sama sekali tidak bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.rn