Connect with us

Nasional

PPPK Makin Bersemangat Menunggu Gaji dan Rapelan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Presiden Jokowi sudah meneken Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, yang saat ini tinggal menunggu diundangkan di Lembaran Negara.

Koordinator Daerah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Jember, Susiyanto semakin bersemangat menunggu datangnya gaji dan rapelan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Semangatnya yang sempat down karena lamanya regulasi diterbitkan pemerintah, kini hilang sekejap.

“Alhamdulillah, akhirnya Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK telah ditandatangani bapak Presiden Joko Widodo,” kata Susiyanto kepada JPNN.com, Rabu (30/9).

Dia mengungkapkan, seluruh honorer K2 baik yang lulus PPPK maupun belum menyambut suka-cita Perpres tersebut. Dengan adanya regulasi itu, PPPK tahap I tidak lama lagi selesai. Kemudian dilanjutkan rekrutmen PPPK tahap II pada 2021.

Advertisement

“Kami sangat senang dan gembira karena inilah puncak dari harapan kami selama ini. Hampir dua tahun kami menantikan regulasi ini sejak kami dinyatakan lulus PPPK pada 2019,” terangnya.

Susiyanto menggambarkan kondisi rekan-rekannya saat ini yang penuh semangat.

Tidak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih pada pemerintah, DPR RI, dan semua pengurus PHK2I yang gencar berjuang hingga membuahkan hasil.

“Kami selalu bersemangat dan yakin bahwa pemerintah terutama presiden tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Terbukti Perpres (Perpre98 Tahun 2020, red) telah ditandatangani beliau. Semoga segera terlaksana tahapan berikutnya pemberkasan NIP dan penetapan SK, sehingga kami akan segera mendapat gaji dan rapel,” tuturnya.rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan
Politik27 detik ago

DPR RI Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat...

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah
Politik58 menit ago

Baleg DPR RI Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta setelah DPR menerima Surat...

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global
Politik1 jam ago

Muhammad Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya peran diplomasi parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat...

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria
Politik1 jam ago

Muhammad Khozin: Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan...

Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional
Politik1 jam ago

Desy Ratnasari: Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai konektivitas penerbangan internasional perlu diperluas agar akses ke berbagai daerah di Indonesia...

Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan
Politik1 jam ago

Anisah Syakur: Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan

Anggota BKSAP DPR RI Anisah Syakur mendorong penguatan kolaborasi antara BKSAP DPR RI dan perguruan tinggi agar diplomasi parlemen tidak...

Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif
Politik4 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Politik4 jam ago

Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

Komisi II DPR RI menegaskan komitmen  untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah...

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock
Politik4 jam ago

Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de...

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Politik5 jam ago

Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...