Connect with us

Internasional

Prayuth Ogah Lepas Jabatan PM Thailand, Pindah Partai, Maju Kembali

Published

on

Kabarpolitik.com – Prayuth Chan-o-cha enggan melepas jabatannya sebagai perdana menteri (PM) Thailand. Purnawirawan jenderal itu berharap bisa terpilih lagi sebagai pemimpin pemerintahan di Thailand pada pemilu Mei nanti. Namun, kali ini bukan Partai Palang Pracharath yang mengusung Prayuth.

Politikus 68 tahun itu pindah ke partai baru, yaitu Ruam Thai Sang Chart alias Partai Negara Thailand yang Bersatu (UTN).

’’Saya ingin tetap menjabat PM bukan karena kekuatan atau keuntungannya, tapi karena ada pekerjaan yang belum selesai. Negara harus maju,’’ ujar Prayuth, seperti dikutip The Straits Times.

Pidato itu dilontarkan pada momen peresmian dirinya menjadi anggota UTN yang berlangsung di Queen Sirikit National Convention Centre. Berdasar konstitusi, Prayuth hanya bisa menjabat maksimal dua tahun lagi.

Prayuth berjanji akan menyelesaikan masalah korupsi dan kemiskinan. Partai UTN baru berdiri setahun lalu. Pendiri UTN adalah penasihat Prayuth, Pirapan Salirathavibhaga. Dia dulu juga berasal dari Partai Palang Pracharath.

Advertisement

The Diplomat melaporkan perpecahan di tubuh Palang Pracharath. Karena itulah Prayuth memilih ganti partai. Palang Pracharath mengusung Prayuth sebagai PM di Pemilu 2019, meskipun dia bukan anggota resmi partai saat itu. Saat ini ada ketegangan antara Prayuth dan Wakil PM Prawit Wongsuwan, pemimpin Palang Pracharath.

Prayuth berpotensi memiliki pesaing berat saat pemilu. Dalam berbagai survei, dia kalah oleh Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai. Paetongtarn adalah anak perempuan termuda dari mantan PM Thaksin Shinawatra sekaligus keponakan mantan PM Yingluck Shinawatra. Dalam survei National Institute of Development Administration (NIDA), misalnya, dia memimpin dengan perolehan dukungan 34 persen. Prayuth hanya mendapatkan 14,05 persen.

Beredar spekulasi, Thaksin akan kembali pulang ke Thailand jika Partai Pheu Thai menang dan putrinya menjadi PM. Namun, hal itu dibantah oleh pemimpin Partai Pheu Thai Cholnan Srikaew.

Menurut dia, fokus utama partai adalah pemulihan situasi negara lebih dulu. Tidak ada pembicaraan soal kepulangan Thaksin dari pelarian. Thaksin melarikan diri pada 2008 sebelum dijatuhi hukuman oleh MA.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...