Connect with us

Pemerintahan

Presiden Jokowi Akui Tunjuk Bupati Kulon Progo Jadi Kepala BKKBN

Published

on

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi I-III, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jatim, Senin (13/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi I-III, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jatim, Senin (13/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menunjuk Bupati Kulon Progo, DIY, Hasto Wardoyo, sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang telah lowong sejak beberapa waktu lalu.

“Ya, memang dari kita, dari Presiden dong. Beliau itu kan dokter. Komunikasi publiknya kan kalau seorang Bupati kan malah jauh lebih baik, untuk mengkampanyekan keluarga berencana,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Pandaan-Malang, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jatim, Senin (13/5) siang.

Saat wartawan menanyakan apakah akan lebih baik ke depannya, Presiden mengaku berharap seperti itu. “Ya kita harapkan seperti itulah. Jelas orang lapangan, tahu masalah detail sebelumnya, dan dokter juga. Sudah paslah itu. Kita mencari yang pas,” ujarnya.

Sebelumnya isu mengenai penunjukan Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN viral di sejumlah media sosial (medsos).  Hasto sendiri meskipun belum menerima secara resmi penunjukan dirinya, namun ia mengaku sudah menerima pesan Whatsapp (WA) mengenai penunjukan dirinya itu dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, saat menghadiri sebuah acara di Jakarta, Kamis (9/5) sore.

Advertisement

“Jujur saya menerima pesan WA itu berbarengan beredar serupa. Yang saya anggap ada aspek legalitasnya ya WA dari Dirjen Kemenkes. WA-nya persis seperti yang beredar itu,” kata Hasto kepada wartawan Jumat (10/5) lalu.

Saat bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Yogya, Senin (13/5), Bupati Kulon Progo itu mengaku menjelaskan kabar pengangkatannya menjadi Kepala BKKBN yang viral di media sosial.

“Saya hanya sampaikan kepada Bapak Gubernur, bahwa saya itu belum terima SK (pengangkatan menjadi kepala BKKBN),” kata Hasto saat ditanya wartawan.

Saran Gubernur, menurut Hasto, dirinya tidak akan memberikan komentar dulu mengenai hal itu karena memang SK belum dia terima. (DNA/RAH/ES)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...