Connect with us

News

Presiden Jokowi Minta Percepatan Vaksinasi COVID-19 Di Daerah dengan Capaian Rendah

Published

on

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajaran untuk mempercepat laju program vaksinasi COVID-19, terutama daerah dengan capaian yang masih rendah.

Untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 208,27 juta penduduk.

“Arahan Bapak Presiden agar dipercepat, terutama ibu kota-ibu kota provinsi yang masih rendah, juga ada beberapa kota-kota yang padat penduduknya, dan yang juga mau mengadakan acara-acara besar, seperti yang di Mandalika agar bisa kita percepat,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (18/10/2021) siang, secara virtual.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 18 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB, tiga provinsi dengan capaian vaksinasi dosis pertama terendah adalah Aceh yang baru mencapai 28,23 persen, Sumatra Barat 28,14 persen, dan Papua 23,86 persen.

Secara nasional, Menkes memaparkan, capaian vaksinasi per 18 Oktober 2021 mencapai 172 juta dosis atau sekitar 52 persen dari target.

Advertisement

“Sebanyak 108 juta rakyat Indonesia sudah mendapatkan akses ke vaksinasi dosis pertama dan 63 juta sudah mendapatkan akses vaksinasi lengkap atau dua dosis,” terangnya.

Budi mengungkapkan, target cakupan vaksinasi harian sebanyak dua juta dosis yang ditetapkan Presiden Joko Widodo juga telah tercapai pada bulan September lalu dan Oktober ini.

“Di bulan September, kita sudah menembus angka 2 juta [dosis] tanggal 22, 23, 29, dan 30. Di Oktober, kita sudah menembus angka 2 juta [dosis] pada tanggal 13 Oktober dan 14 Oktober kemarin, puncaknya di angka 2,2 juta suntikan per hari,” ungkapnya.

Dengan laju seperti ini, imbuh Menkes, diperkirakan pada penghujung tahun 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 nasional dapat mencapai sekitar 300 juta dosis.

“[Diperkirakan sebanyak] 168 juta rakyat kita sudah bisa suntik dari target 208 juta, atau 80,5 persen bisa mendapatkan akses ke suntikan pertama. Kita perkirakan juga untuk dosis kedua atau vaksinasi lengkap bisa menyentuh angka 122 juta orang atau sekitar 59 persen dari target populasi kita sebanyak 208 juta orang yang di atas 12 tahun,” tandasnya.

Advertisement

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...