Connect with us

Daerah

Rahmat Mirzani Djausal Dorong Pembangunan Infrastruktur Untuk Optimalisasi Produk Asli Lampung

Published

on

Bandar Lampung – Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar mulai dari hasil bumi hingga industri. Namun belum mampu diserap secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya terobosan untuk mensiasati hal tersebut.

Hingga saat ini pemasaran hasil bumi di Lampung masih sebatas produk mentah, belum sampai pada tahapan pengolahan. Padahal beberapa produk asli Lampung terkenal hingga pasar internasional seperti kopi dan beberapa produk pertanian. Ditengah arus perubahan industri 4.0 inovasi dan kreatifitas ekonomi yang dibarengi dengan pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal senada diungkapkan Putra Asli Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang menyebutkan perubahan gaya konsumsi masyarakat dari konvensional ke digital mengakibatkan ketidakstabilan daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai masa transisi hulu hingga hilir pertanian dan industri harus menyesuaikan diri, jika tidak maka akan tertinggal.

“Pemerintah punya peran besar dalam mendorong perubahan cara produksi dan pemasaran produk-produk asli Lampung. Potensi ekonomi Lampung besar, jika tidak beradaptasi dengan perubahan akan sangat berpengaruh pada ekonomi Lampung kedepan. Selama ini kita hanya sebagai produsen mentah, belum bisa jadi pengolah barang jadi. Kedepan akan kita upayakan kebijakan yang industri terpadu di Lampung dan sesuai dengan tuntutan revolusi 4.0,” jelas Rahmat Mirzani Djausal saat dimintai komentar di Bandar Lampung pada Rabu (13/2/2019).

Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampug tersebut menambahkan pembangunan infrastruktur jangan hanya diartikan sebagai pembangunan fisik, namun yang juga penting adalah infrastruktur administrasi. Tugas anggota legislatif adalah membangun administrasi terutama untuk mengembangkan perekonomian Lampung. “Untuk kemajuan para petani dan mendorong industri rumah tangga kita harus dorong pembangunan administrasi maupun fisik di Lampung,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...