Connect with us

Jabodetabek

Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 Resmi Dibuka

Published

on

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 secara resmi dibuka oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Agus Fatoni, didampingi Wali Kota Benyamin Davnie, yang digelar di Swiss-Belhotel, Serpong, pada Kamis (21/09).rnDalam kesempatannya, Wali Kota Benyamin memaparkan berbagai program unggulan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mulai dari sisi capaian hingga terobosan maupun inovasi bentuk pelayanan ke masyarakat.rn”Sebagai kota baru, Tangsel memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi se-Banten. Lalu, di tahun 2022 penurunan angka stunting yang luar biasa dari sebelumnya 19,9 persen menjadi 9 persen,” ujarnya.rnTak berhenti di situ, raihan kota layak anak, penurunan angka pengangguran hingga penurunan angka kemiskinan di Tangerang Selatan, disampaikan secara jelas dan mendapatkan apresiasi dari para peserta.rn”Tangsel juga meraih WTP sebanyak 11 kali, lalu tingkat pendapatan asli daerah kita juga meningkat,” ujarnya.rnDimana target tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel sebesar 1,9 triliun. Sedangkan tahun lalu ada di angka 1,7 triliun rupiah.rn”Jadi kalo total pendapatan Tangerang Selatan, baik itu dari PAD dan dana perimbangan untuk tahun 2023 ini sebesar 3,7 triliun rupiah,” paparnya.rnSementara itu, apresiasi datang dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Ia menyebutkan bahwa Tangerang Selatan sebagai kota yang kemajuannya sangat pesat.rn”Kita semua wajib mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran, yang menyelenggarakan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” pujinya.rnOleh karenanya, ada keuntungan pula yang didapat oleh Kota Tangerang Selatan.rn”Bisa dibayangkan ada 1.200 lebih peserta yang hadir, bisa dibayangkan itu berapa banyak uang yang masuk di PAD nya Tangerang Selatan,” ucapnya.rnDan hal ini dapat dicontoh oleh daerah lain, untuk melaksanakan kegiatan yang dampaknya bisa secara nasional.rnLebih lanjut, kesempatan ini juga harus dimanfaatkan dalam rangka memahami cara dalam peningkatan PAD masing-masing daerah.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...