Connect with us

Nasional

Ridwan Kamil Balas Mahfud MD: Mengapa Kepala Daerah Terus yang Harus Diperiksa?

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons jawaban Menko Polhukam, Mahfud MD soal pertanggungjawaban kerumunan massa Habib Rizieq Shihab.

Kang Emil sapaan akrabnya mengaku heran kepala daerah seperti dirinya harus dimintai pertanggungjawaban atas izin atau kebijakan yang diberikan pemerintah pusat.

“Siap pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohan maaf jika tidak berkenan,” kata Ridwan Kamil di akun Twitternya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat bicara terkait pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil soal dirinya yang dianggap bertanggungjawab atas kerumunan massa di acara Habib Rizieq Shihab.

Mahfud mengaku bertanggungjawab atas kepulangan HRS hingga mengizinkan imam besar FPI itu dijemput dari Bandara Soekarno Hatta hingga Petamburan.

Advertisement

“Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang,” kata Mahfud di akun Twitter bercentang biru miliknya, Rabu (16/12/2020).

“Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik9 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik9 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik9 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik9 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik9 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Politik9 jam ago

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Politik9 jam ago

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Politik9 jam ago

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
Politik9 jam ago

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI

Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Politik9 jam ago

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...