Connect with us

Politik

Rokok Ilegal Marak, Wihadi Wiyanto Soroti Penurunan Penebusan Pita Cukai Rokok

Published

on

Komisi XI DPR RI terus mencermati tren penurunan penebusan pita cukai rokok yang dilaporkan oleh sejumlah perusahaan industri hasil tembakau. Dalam kunjungan kerja ke PT Gudang Garam, Pasuruan, Jawa Timur, Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan melaporkan penurunan signifikan dalam penebusan pita cukai.

“Dari data yang disampaikan, memang ada penurunan. Salah satu penyebab utamanya adalah daya beli masyarakat yang menurun, namun peredaran rokok ilegal juga menjadi faktor utama,” ujar Wihadi, Kamis (11/4/2025).

Menanggapi hal tersebut, Komisi XI berkomitmen menyerap masukan dari pelaku industri dan mitra kerja lainnya guna merumuskan langkah konkret. Wihadi menegaskan pentingnya menjaga sektor tembakau yang selama ini menjadi penyumbang besar penerimaan negara dari sektor cukai.

“Kenapa kami fokus ke penjualan rokok? Karena ini sangat berkaitan dengan penerimaan negara dari cukai. Kita harus pastikan penerimaan negara tetap stabil,” tegas politisi Dapil Jawa Timur IX itu.

Kunjungan ke PT Gudang Garam merupakan bagian dari rangkaian kerja Komisi XI ke sejumlah daerah. Tim lain juga dijadwalkan mengunjungi PT Djarum di Jawa Tengah untuk menggali informasi lebih lanjut terkait penurunan kinerja sektor ini.

Advertisement

“Nantinya kami akan duduk bersama pemerintah dan stakeholder untuk mencari solusi yang bisa mendukung pengusaha rokok agar industri tetap berjalan dan penerimaan negara tidak terganggu,” jelas Wihadi.

Ia turut menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah tegas diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

“Harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap rokok ilegal. Baik yang diselundupkan maupun yang diproduksi tanpa pita cukai. Semua harus ditindak secara menyeluruh,” tegasnya.

Komisi XI berharap, melalui dialog intensif dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, dapat ditemukan solusi konkret untuk menopang industri rokok legal sekaligus menjaga kestabilan penerimaan negara dari sektor cukai.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...