Connect with us

Daerah

Satgas Covid Akan Tegakan Protokol Kesehatan di Pelabuhan dan di Kapal

Published

on

Sekdaprov H. TS. Arif Fadillah menyampaikan berdasarkan infografis dari Dinas Kesehatan bahwa perkembangan Covid-19 di Provinsi semakin menurun. Hal ini ditandai dengan semakin kecilnya kasus aktif dan meningkatnya angka kesembuhan penderita Covid-19 dengan persentasi 95,79 persen.

“Saat ini sudah empat daerah yang masuk zona hijau yaitu Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Sedangkan Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih berada pada zona Kuning. Ini yang harus kita jaga dan dorong penerapan prokes agar semua masuk ke zona hijau,” kata Arif saat membuka Rapat Koordinasi Penegakan Protokol Kesehatan di Pelabuhan dan Moda Transportasi Laut di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (22/03).

Turut hadir Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Andi Rahmat M, Asisten Pemerintahan dan Kesra Juramadi Esram, Kepala Dinas Kesehatan M. Bisri, Kepalan Kantor Satpol PP Teddy Mar, Kepala KKP Tanjungpinang Agus Jamaluddin, Perwakilan Kapolres Tanjungpinang, POMAL, Basarnas serta KSOp Tanjungpinang.

Untuk menjaga agar wilayah yang masuk zona hijau tetap hijau dan zona kuning agar segera masuk pada Zona Hijau maka menurut Arif, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menjaga pintu-pintu masuk di wilayah Kepulauan Riau serta melakukan pengawasan secara ketat kepada pengguna moda transportasi laut.

Advertisement

 

“Jadi untuk pengawasan ini, selanjutnya akan kita bentuk satgas khusus Covid-19 untuk pengamanan penerapan protokol kesehatan di Pelabuhan dan Moda transportasi laut. Di samping itu ada juga akan dibentuk satgas untuk pengamanan di daerah keramaian seperti di pasar, taman maupun di tempat hiburan,” jelas Arif.

Jadi pembentukan Satgas khusus Covid-19 untuk pengamanan penerapan protokol kesehatan di Pelabuhan dan Moda transportasi laut ini akan melibatkan berbagai stakeholder diantaranya personil KKP, Personil Angkatan Darat, Laut dan Udara, Satpol PP, Nakhoda Kapal serta ABK Kapal.

“Jadi para petugas yang sudah ditunjuk inilah yang akan bertanggungjawab melakukan pengendalian dan penerapan protokol kesehatan mulai dari penumpang masuk ke pelabuhan, masuk ke ruang tunggu, masuk hingga ke kapal dan saat kapal bergerak menuju ke tempat tujuan,” jelasnya.

Karena Satgas ini juga melibatkan Nakhoda Kapal serta ABK Kapal maka selama perjalanan kapal mereka juga akan diberikan tugas untuk memberikan teguran dan pemahaman tentang protokol kesehatan kepada awak kapal dan penumpang serta memberikan masker kepada mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker

Advertisement

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor/414/SET-STC19/II/2021 TANGGAL 16 Februari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional Dengan Menggunakan Transportasi Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Kepulauan Riau.

“Jadi Nakhoda dan ABK ini akan kita fungsikan juga sebagai penegak protokol kesehatan selama perjalanan Kapal. Selain melakukan sosialisasi 3M berdasarkan surat edaran Gubernur maka mereka juga harus mengawasi penumpang agar tidak makan dan minum di kapal yang perjalanannya kurang dari 2 jam dikecualikan bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan,” ungkapnya.

Selanjutnya, sesuai dengan arah dan kebijakan Forkompinda Provinsi Kepulauan Riau pada rapat sebelumnya diharapkan agar tim satgas ini segera terbentuk dan sudah dapat melakukan tugasnya terhitung mulia tanggal 1 April 2021.

“Tim ini harus sudah jalan 1 April nanti. Oleh karena itu Dinas Perhubungan segera lakukan rapat teknis, minta nama-nama petugas dari stakeholder terkait agar segera dibuatkan SK nya. Inspektorat agar selalu mendampingi dan memberikan masukan terkait pemberian insentif untuk para petugas, koordinasi juga dengan Asdatun Kajati Kepri perihal penggunaan uang Negara ini agar tidak bermasalah dikemudian hari,” tutupnya.

rn(rls/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...