Satu-satunya Cara Melawan Omnibus Law Beradu di MK, Prof Jimly: Merasa Dikhianati, Tuntaskan di Pemilu 2024

Kabarpolitik.com — RUU Ciptaker telah disetujui DPR menjadi UU, maka demokrasi kuantitatif sudah membuat keputusan final. Artinya secara materil, UU itu sudah selesai.

Itu disampaikan anggota DPD RI, Prof Jimly Asshiddiqie. Dia mendukung langkah serikat buruh yang berencana mengajukan judicial review UU Cipta Kerja atau Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, kata dia, UU dengan konsep omnibus law itu tinggal mengikuti formalitas administrasi untuk disahkan oleh pemerintah. Bila dalam 30 hari tidak diteken oleh Presiden Joko Widodo, dia otomatis jadi UU.

“Secara materil, sudah tidak bisa diapa-apakan. Sudah disahkan, dan tidak ada lagi yang bisa mengelak, karena Presiden sendiri sebagai pribadi, itu punya obsesi dan sudah berkali-kali dipidatokan, sudah berkali-kali dirapatkan. Jadi, ini maunya Presiden sendiri,” ucap Prof Jimly saat berbincang dengan jpnn.com, Sabtu (10/10).

Obsesi untuk melahirkan UU Ciptaker ini menurut Prof Jimly, dilakukan presiden dengan menggerakkan semua partai koalisi, beserta para ketua umumnya. Terutama, dalam proses legislasi di parlemen.

“Sehingga ini betul-betul menjadi kehendak, pilihan sikap mutlak dari pemerintah, dan penguasa politik sekarang. Baik yang ada di eksekutif maupun legislatif,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini.

Sebelumnya pada Jumat sore (9/10), Presiden Jokowi menegaskan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang baik bagi negara.rn(Fajar)rn