Connect with us

Pemerintahan

Tahun 2020, Presiden Jokowi Targetkan Perdagangan Indonesia-Vietnam Capai USD10 Miliar

Published

on

Presiden Jokowi dan Presiden Vietnam menyaksikan penandatangan kesepakatan di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa (11/9). (Foto: BPMI)

Presiden Jokowi dan Presiden Vietnam menyaksikan penandatangan kesepakatan di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa (11/9). (Foto: BPMI)

Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat beberapa waktu belakangan akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama usai bertemu dengan Presiden Vietnam Trần Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa (11/9).

“Dalam tiga tahun belakangan ini tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai USD6,8 miliar. Kita ingin nantinya pada tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai USD10 miliar,” ujarnya.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara, menurut Presiden Jokowi, ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Advertisement

“Saya tadi telah meminta perhatian Presiden Trần Đại Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan, termasuk produk-produk otomotif Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Untuk diketahui, lanjut Presiden Jokowi, investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

“Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Trần Đại Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik,” imbuhnya.

Lebih jauh, Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan ilegal di perairan masing-masing.

“Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported, and unregulated) Fishing pada kunjungan ini. Ini sangat penting artinya,” kata Presiden.

Advertisement

Kemudian, baik Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang juga sepakat untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.

Selain itu, di bidang perdamaian, Presiden Joko Widodo juga menyinggung masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Berkaitan dengan itu, Indonesia menyambut baik kemajuan dari proses negosiasi code of conduct di LTS.

“Saya menyambut kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan code of conduct. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan yang aman, adil, dan damai,” kata Presiden.

Untuk diketahui, sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang.

Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam serta Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Advertisement

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi. (BPMI/EN)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...