Connect with us

News

Terima Kedatangan Vaksin Tahap 82, Pemerintah Terus Dorong Vaksinasi Lansia

Published

on

JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin tahap 82 sejumlah 705.300 dosis vaksin AstraZeneca pada Jumat (1/10/2021).

Penambahan ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia ini adalah salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam pemerataan dan percepatan cakupan vaksinasi nasional, khususnya kepada kaum lansia sebagai kelompok rentan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Usman Kansong.

Ia menambahkan, dengan kedatangan vaksin tahap ke-82, maka secara total jumlah vaksin yang sudah hadir di Indonesia dalam bentuk bahan baku (bulk) dan jadi adalah 275.559.850 dosis. 

Sejalan dengan peringatan Hari Lansia Internasional setiap 1 Oktober, Usman menjelaskan, bahwa pemerintah terus berupaya menggencarkan vaksinasi lansia dengan memanfaatkan ketersediaan stok vaksin COVID-19 di tanah air. 

Advertisement

“Hari Lansia Internasional adalah momentum untuk kita semakin peduli dan memperhatikan para keluarga dan anggota masyarakat sekitar kita yang sudah lanjut usia. Mari kita dukung dan bantu perlindungan kesehatan mereka, dengan cara percepatan vaksinasi, agar terhindar dari gejala berat bahkan akibat buruk lain dari virus COVID-19,” tuturnya.

Caranya, masyarakat dapat membantu para lansia mengakses lokasi vaksinasi, mengawal kesehatan mereka, serta menghindarkan para lansia dari paparan informasi yang tidak benar terkait vaksinasi. 

Per 30 September, menurut Usman, baru sekitar 30% warga lansia mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama. Di dalamnya, sekitar 20% telah mendapatkan suntikan vaksin lengkap. 

“Dengan dukungan dan kerja sama seluruh lapisan masyarakat, kita berharap, target vaksinasi lansia sebanyak 21.553.218 orang ini akan segera terlengkapi suntikan vaksinnya,” ujar Usman.

Kedatangan vaksin yang berkelanjutan juga menunjukkan pada masyarakat bahwa stok vaksin aman.

Advertisement

Dengan ketersediaan vaksin tersebut, pemerintah mengejar target vaksinasi 70% masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2021.

Meski Indonesia termasuk 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia, program vaksinasi tidak boleh dikendorkan.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat.

“Seiring upaya percepatan vaksinasi, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Karena vaksin bukan satu-satunya tameng untuk melindungi dari COVID-19. Kami juga terus mengharapkan kerja sama dari pihak daerah, mengingat ada sejumlah daerah dan target sasaran yang capaian vaksinasinya rendah,” tutup Usman.

(detak)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...