Testing dan Tracing Kunci Pengendalian Covid-19

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, pihaknya memberi perhatian khusus atas pelaksanaan testing dan tracing penyebaran Covid-19. Dimana, keduanya adalah kunci keberhasilan pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Melki saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021).

Pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan Kemenkes, BPOM dan BPJS Kesehatan ini fokus pada bahasan testing dan tracing di Jawa Barat.

"Testing dan tracing menjadi salah satu area penanganan Covid-19 yang harus terus ditingkatkan. Dalam dua bulan terakhir, pemerintah terus menggencarkan dan penguatan testing, tracing dan treatment," terangnya.

Berdasarkan data dari Kemenkes, sambung Melki, upaya yang dilakukan pemerintah mulai menampakkan hasil. Update data terakhir per 20 September 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 1.932 kasus dengan jumlah spesimen sebanyak 202.795 spesimen.

Berdasarkan hasil tersebut, maka tingkat positivity rate per 20 September 2021 sudah di bawah 1 persen.

"Meski demikian, apabila dilihat secara komprehensif, perlu adanya perbaikan. mengingat hasil tes ini masih didominasi dari Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan daerah-daerah lain masih belum maksimal karena keterbatasan standardisasi laboratorium," sebut Melki.

Dalam paparannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyebutkan, kapasitas testing di Jawa Barat periode 13-19 September 2021 adalah 27.506 testing per hari. Dimana, 24 persennya adalah tes PCR dan Antigen 76 persen.

"Jumlah tracer tenaga kesehatan di Jawa Barat, sebanyak 6.161 orang atau 31 persen dari total keseluruhan tracer 19.839 orang," sebut Setiawan.

Adapun kendala dalam pengujian, sambung Setiawan, ketersediaan laboratorium pemeriksa yang kurang merata, adanya ketidakpatuhan laboratorium pemeriksa terhadap pelaporanbaik NAR maupun manual.

Kemudian adanya gangguan pada sistem pelaporan, serta masih kurangnya ketersediaan alat penunjang pemeriksaan.

(detak)