Connect with us

Internasional

Tiongkok Balas Korsel dan Jepang, Tak Terbitkan Visa Jangka Pendek

Published

on

Kabarpolitik.com – Tiongkok merealisasikan ancamannya. Negeri Tirai Bambu itu membalas negara-negara yang menerapkan aturan ketat kepada penduduk Tiongkok yang ingin berkunjung ke negara mereka. Korea Selatan (Korsel) dan Jepang menjadi dua negara yang diberi ”sanksi” paling awal.

Mulai Selasa (10/1), Kedutaan dan Konsulat Tiongkok di Seoul menangguhkan penerbitan visa jangka pendek untuk warga negara Korsel. Penangguhan berlaku untuk visa bisnis, wisata, perawatan medis, dan transit. Kebijakan tersebut akan disesuaikan lagi jika Korsel mencabut larangan-larangan untuk warga Tiongkok terkait Covid-19.

”Sangat disesalkan bahwa sejumlah kecil negara masih bersikeras mengadopsi pembatasan masuk yang diskriminatif terhadap Tiongkok dengan mengabaikan fakta ilmiah dan situasi endemi sebenarnya di negara mereka sendiri,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin kemarin seperti dikutip South China Morning Post.

Pengetatan sejumlah negara itu terkait dengan lonjakan kasus Covid-19 di Tiongkok. Tidak terkecuali Korsel. Seoul memberlakukan wajib tes dengan hasil negatif Covid-19 sebelum keberangkatan. Negeri Ginseng itu juga menangguhkan pengeluaran visa jangka pendek untuk warga Tiongkok hingga 31 Januari mendatang. Visa hanya dikeluarkan untuk warga Tiongkok yang merupakan pejabat publik, diplomat, pebisnis, dan pekerja kemanusiaan.

Berdasar data yang dirilis pemerintah Korsel, ada 2.224 warga Tiongkok pemegang visa jangka pendek yang mendarat di Seoul sejak 2 Januari. Sebanyak 17,5 persennya dinyatakan positif pascates saat kedatangan. Salah seorang warga Tiongkok yang positif itu sempat melarikan diri karena tidak mau dikarantina.

Advertisement

Tak cukup sampai di situ, penerbangan Korsel–Tiongkok dibatasi hanya di Bandara Internasional Incheon, Seoul. Penerbangan dari Tiongkok menuju Busan, Daegu, dan Jeju ditangguhkan. Padahal, selama ini Pulau Jeju menjadi destinasi wisata bagi turis asing. Kebijakan itu juga berlaku untuk penerbangan dari wilayah Hongkong dan Makau.

”Kami sekali lagi menyerukan kepada negara-negara terkait untuk tidak terlibat dalam manipulasi politik, melakukan praktik diskriminatif, dan memengaruhi pertukaran personel normal serta kerja sama antarnegara,” tegas Wang.

Otoritas Tiongkok di lain pihak tidak memerinci terkait penangguhan visa untuk warga Jepang. Namun, Kyodo News Agency menyebut beberapa industri perjalanan melaporkan bahwa Tiongkok menghentikan sementara pengeluaran visa untuk pelancong Jepang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lim Soo menyesalkan tindakan Tiongkok. Padahal, pemerintah Korsel sudah menyampaikan situasi di lapangan kepada Tiongkok melalui saluran diplomatik.

Bagi Korsel, pembatasan turis Tiongkok adalah keputusan berat. Berdasar data Kementerian Kebudayaan, pada 2019 dan 2020 tercatat proporsi terbesar turis asing di negara tersebut berasal dari Beijing. Yaitu, mencapai 34,4 persen dan 27,2 persen.

Advertisement

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...