Connect with us

Nasional

Tuding Pusat Menjegal, Said Didu: BuzzeRp Muncul Menyerang Anies Baswedan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total menuai banyak dukungan.

Dukungan salah satunya datang dari M Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, keputusan itu diambil lantaran diperlukan pimpinan yang tegas.

“Setuju. Perlu pimpinan tegas,” tulis @msaid_didu.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini juga meminta pemerintah pusat tak menghalangi Pemprov DKI menyelamatkan warganya.

Advertisement

“Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan “tekanan” ke Pemda DKI demi politik,” katanya.

“Ingat ini masalah nyawa manusia,” sambung Said.

Dalam cuitannya yang lain, Said Didu menyebut bahwa saat ini Anies Baswedan tengah diserah oleh para buzzer.

“Sepertinya buzzeRp muncul menyerang pak @aniesbaswedan,” katanya.

Said menyebut, pada buzzer berusaha memutarbalikkan fakta bahwa selama ini Anies Baswedan telah salah dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19.

Advertisement

“Padahal yang menjegal kebijakan beliau selama ini adalah pemerintah pusat,” ujar Said.

“Berhentilah gunakan APBN untuk bohongi rakyat,” sambungnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari angka kematian akibat Covid-19 di DKI setiap harinya semakin tinggi.

Di sisi lain, lahan pemakaman juga semakin penuh. Pasien meninggal tak hanya didominasi mereka yang positif, tetapi mereka juga yang berstatus suspek dan probable.rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik1 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik1 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik1 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik1 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik1 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Politik1 jam ago

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Politik1 jam ago

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Politik1 jam ago

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
Politik1 jam ago

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI

Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Politik1 jam ago

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...