Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [KLARIFIKASI] PSI Bantah Setiap Calegnya Diwajibkan Beli Kartu Sakti

Published

on

DPP PSI melalui akun Twitter @psi_id membantah cuitan akun Nona Cebong Manado atau @Mey_MeynieJT yang mengatakan perihal kartu sakti harus dibeli oleh setiap caleg PSI. “Nggak pernah ada kewajiban bagi caleg untuk beli kartu sakti. Dan mohon maap nih jangan main fitnah aja, donasi kartu sakti itu nominalnya mulai dari 25 ribu,” cuit akun @psi_id, Jumat (19/7).

“Kartu Sakti itu bentuk transparansi sumbangan publik psi,” kata Politisi PSI, Saiful Haq melalui pesan Whatsapp kepada Mafindo, Senin (22/7).

=====

Sumber: Media Sosial Twitter

=====

Advertisement

Kategori: Klarifikasi

=====

Narasi:

“Nggak pernah ada kewajiban bagi caleg untuk beli kartu sakti. Dan mohon maap nih jangan main fitnah aja, donasi kartu sakti itu nominalnya mulai dari 25 ribu,” cuit akun @psi_id, Jumat (19/7).

=====

Advertisement

Penjelasan:

Akun Twitter Nona Cebong Manado atau @Mey_MeynieJT membuat cuitan yang mempermasalahkan soal kartu sakti yang menjadi program Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang disebutnya harus dibeli oleh setiap calon legislatif (caleg) PSI. Berikut cuit lengkapnya:

“Saya juga ga paham soal kartu sakti yg harus di beli oleh stiap caleg mreka.klo ga salah nominalnya 1jt,10 JT ke atas deh.beda harga,beda keistimewaan nya.waktu itu ada teman saya nyaleg lewat mrk.agak kaget juga awalnya bukankah selama ini mrk bilang ga pake duit:grin:.ahsudahlah,” cuit akun @Mey_MeynieJT, Jumat (19/7).

Menanggapi hal tersebut akun twitter PSI atau @psi_id membantah cuit yang dibuat oleh @Mey_MeynieJT. PSI menyatakan tidak pernah mewajibkan calegnya untuk membeli kartu sakti.

“Nggak pernah ada kewajiban bagi caleg untuk beli kartu sakti. Dan mohon maap nih jangan main fitnah aja, donasi kartu sakti itu nominalnya mulai dari 25 ribu,” cuit akun @psi_id, Jumat (19/7).

Politisi PSI, Saiful Haq menjelaskan kartu sakti adalah media dukungan publik kepada PSI. “Kartu Sakti itu bentuk transparansi sumbangan publik psi,” katanya melalui pesan Whatsapp kepada Mafindo, Senin (22/7).

Advertisement

“Tapi kicauan si Mey itu fitnah. Tidak satupun caleg yg diwajibkan sumbang via kartu sakti,” ujar Ipul.

Terakhir, Ipul yang juga aktivis HAM ini menambahkan jika ada yang melakukan pelanggaran terkait kartu sakti ini, DPP akan mengambil sikap tegas. “Kalau ada silahkan mengadu ke DPP PSI. Pasti kita tindak tegas,” imbuhnya.

=====

Referensi:

1.twitter.com/Mey_MeynieJT/status/1152140266750402561?s=19
2. https://twitter.com/psi_id/status/1152143062136549376
3. https://teman.psi.id/kartusakti/

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/939759336356602/

Advertisement

http://platform.twitter.com/widgets.js

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...