Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] “Negara ente digadai ke China KOMUNIS”

Published

on

Pelintiran daur ulang. Peristiwa tahun 2016, konteksnya adalah untuk keperluan mata uang alternatif dalam menilai mata uang rupiah, selain itu Yuan bukan satu-satunya yang digunakan karena ada mata uang lain yang juga diminta untuk diperhatikan.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

======

KATEGORI

Konten yang Salah.

Advertisement

======

SUMBER

http://bit.ly/2YTlzFA Page “Kampretopolitico” (facebook.com/kampretopolitico), sudah dibagikan 26,000 kali per tangkapan layar dibuat.

======

NARASI

“Jokowi minta masyarakat menggunakan mata uang Yuan ( Thiongkok ) !!

Advertisement

Pegimane, Bong ??
Rupiah ente kagak bakal laku !
Negara ente digadai ke China KOMUNIS !

Belain deh tu junjungan ente !!
Anak cucu ente bakal jadi KACUNG CHINA !”

======

PENJELASAN

(1) http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang Salah

Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah”.

Advertisement
  • SUMBER membagikan video dari TV BeritaSatu, liputan peristiwa tahun 2016 mengenai pertimbangan mata uang Yuan untuk jadi acuan baru.
  • SUMBER menambahkan narasi untuk membangun premis pelintiran yang tidak sesuai dengan konteks peristiwa yang sebenarnya.

(2) Beberapa sumber video:

* http://bit.ly/2YRJpSj YouTube: “Presiden Pertimbangkan Mata Uang Yuan Jadi Acuan Baru

BeritaSatu
Published on Dec 6, 2016

Official Website: http://beritasatu.tv

Facebook.com/BeritaSatuTV
Youtube.com/BeritaSatu
@BeritaSatuTV”.

–

* BeritaSatu(dot)tv: “Presiden Jokowi: Harusnya Tolok Ukur Kurs Rupiah-Yuan Renminbi”

Advertisement

Selengkapnya di http://bit.ly/2XGV1uY, arsip cadangan di http://bit.ly/2Y0tOm5.


(3) Katadata: “Ukur Rupiah, Jokowi Minta Yuan Dijadikan Alternatif Dolar

Tak hanya dolar dan yuan, Jokowi juga meminta pelaku pasar untuk lebih memperhatikan mata uang lain seperti euro, korean won, atau poundsterling sebagai pembanding rupiah. …”

Selengkapnya di (2) bagian REFERENSI.

======

REFERENSI

Advertisement

(1) turnbackhoax(dot)id: “[SALAH] “Jokowi Meminta Masyarakat Beralih Menggunakan Mata Uang Tiongkok Ini Negara Indonesia Apa China”, post sebelumnya di http://bit.ly/2YSjrOH.


(2) http://bit.ly/2HhSgrS, Katadata: “Ukur Rupiah, Jokowi Minta Yuan Dijadikan Alternatif Dolar

Tak hanya dolar dan yuan, Jokowi juga meminta pelaku pasar untuk lebih memperhatikan mata uang lain seperti euro, korean won, atau poundsterling sebagai pembanding rupiah.

(foto)
ARIEF KAMALUDIN|KATADATA

Presiden Joko Widodo meminta yuan dijadikan alternatif dolar dalam menilai mata uang rupiah. Menurutnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) saat ini tidak bisa lagi dijadikan satu-satunya patokan untuk mengukur ekonomi Indonesia.

Ia menjelaskan, ketidakpastian global memang meningkat pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS yang kemudian berdampak pada pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Namun jika dibanding dengan mata uang lainnya seperti yuan, Jokowi menilai rupiah masih lebih baik.

Advertisement

“Kalau (hanya) mengukur rupiah dengan dolar, Indonesia akan kelihatan jelek terus. Padahal negara lain juga alami (pelemahan) yang sama,” kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2016. (

Selain itu, alasan lain Jokowi untuk menjadikan yuan tolok ukur bagi nilai tukar rupiah adalah karena besarnya nilai perdagangan antara Indonesia dan Cina. Ia menyebut, saat ini Cina adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dengan total ekspor mencapai 15 persen. Sementara Eropa 11,4 persen, Jepang 10,7 persen dan Amerika Serikat 10 persen. “Kalau Tiongkok (Cina) terbesar ya harusnya rupiah-renminbi yang relevan,” ujarnya.

Hanya saja, jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), Amerika Serikat jugstru merupakan tujuan ekspor terbesar non migas Indonesia. Sepanjang Januari – Oktober 2016, ekspor non migas ke Negri Paman Sam mencapai US$ 12,89 miliar atau 12,12 persen dari total ekspor non migas Indonesia. Sementara ekspor non migas Indonesia ke Cina nilainya US$ 11,37 miliar atau 10,03 persen dari total ekspor non migas kita.

Tak hanya yuan, Jokowi juga meminta pelaku pasar untuk lebih memperhatikan mata uang lain seperti euro, korean won, atau poundsterling sebagai pembanding rupiah. Apalagi, jika dilihat dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia membaik dilihat dari penurunan inflasi dan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD). “Ini penting untuk edukasi publik, agar tidak hanya memantau kurs terhadap dolar AS semata. Tapi yang lebih komprehensif,” ujar dia.

(gambar grafik)
Pelemahan Mata Uang Asia Terhadap Dolar AS 1-23 November 2016

Advertisement

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, tekanan terhadap rupiah memang tinggi mengingat tingginya ketidakpastian di global. Tren yang terjadi banyak negara maju yang memilih pemimpin nasionalis, seperti Trump. Apalagi dalam waktu dekat Perancis dan Jerman juga akan memilih pemimpin barunya. Kemudian Italia juga memutuskan menolak referendum. “Saya kira perlu dicermati Italia dan Perancis karena uncertainty global. Dia begitu nasionalis kebijakannya, anti kepada Uni Eropa. Ini menambah uncertainty, seperti Trump,” ujar Juda.

Kondisi ini juga akan memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Namun, senada dengan Jokowi, ia pun menilai pasar harus melihat perbaikan dari sisi fundamental ekonomi. Defisit transaksi berjalan, misalnya diperkirakan 1,9 persen tahun ini. Inflasi juga dikisara 3-3,2 persen. Ekspor pun untuk pertama kalinya kembali positif di Kuartal IV, utamanya untuk non minyak dan gas (migas). “Domestiknya positif, tapi dari global ada uncertaintysehingga harus lebih berhati-hati.” (

Sejak awal tahun, ia mencatat keluarnya dana asing (capital outflow) mencapai Rp 105 triliun. Bahkan sepertiganya pergi pada November saja. Meski begitu, ia pastikan likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri terpenuhi oleh domestik. Ketersediaan valas ini didapat dari repatriasi pengampunan pajak (tax amnesty) dan ekspor manufaktur yang naik 7-8 persen juga mensuplai valas.

Selain itu, aturan kewajiban penggunaan rupiah di dalam negeri juga mengurangi permintaan valas. “Dulupermintaan valas untuk transaksi dalam negeri US$ 8 miliar, sekarang US$ 1 miliar sampai US$ 1,5 miliar,” tutur Juda.”


(3) http://bit.ly/2ScJUnx, arsip cadangan SUMBER.

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...