Connect with us

Nasional

Wamenhan RI Terima Audiensi BPS Bahas Sensus Ekonomi dan Keamanan Data Nasional

Published

on

Wamenhan RI Terima Audiensi BPS Bahas Sensus Ekonomi dan Keamanan Data Nasional

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan menerima audiensi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi beserta jajaran di Kantor Kemhan RI, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026). Pertemuan ini membahas perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi nasional, penguatan integrasi data tunggal, serta perlindungan infrastruktur data strategis negara.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BPS melaporkan progres dan dinamika lapangan dalam pemutakhiran data sosial ekonomi, termasuk tantangan pencacahan pada sektor usaha skala besar. Di samping itu, dibahas pula pentingnya perlindungan keamanan bagi pusat data nasional agar terhindar dari berbagai ancaman fisik maupun siber selama proses pemutakhiran berlangsung.

Wamenhan Donny menekankan bahwa keberadaan data yang akurat merupakan fondasi penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk bagi kepentingan ketahanan dan kedaulatan negara. Kemhan RI bersama jajaran siap memberikan dukungan serta koordinasi teknis guna memastikan kelancaran agenda strategis ini.

“Data itu sangat penting sekali karena BPS menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga. Jika datanya akurat, analisa dan pengambilan kebijakan pembangunan maupun pertahanan negara juga akan tepat sasaran. Kami tentu mendukung penuh pengamanan data strategis ini sebagai objek vital nasional,” ujar Wamenhan Donny.

Audiensi ini turut menyinggung pentingnya penguatan regulasi statistik serta pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan bagi sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola data nasional yang aman dan berdaulat.

Turut hadir mendampingi Wamenhan dalam pertemuan tersebut yaitu Ka BIK Intelhan Kemhan dan Deputi DPN. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik45 menit ago

Putih Sari: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian...

Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir Netty Prasetiyani Dorong Tata Kelola MBG Diperkuat dari Hulu hingga Hilir
Politik1 jam ago

Netty Prasetiyani Soroti Insentif SPPG Rp2.000 dan Tata Kelola Program MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara menyeluruh,...

Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter
Politik1 jam ago

Hetifah Sjaifudian: Sekolah Rakyat Berpotensi Jadi Wadah Penguatan Pendidikan Karakter

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat...

Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi
Politik2 jam ago

Komisi III DPR RI Harapkan Kapolri Suyudi Serius Benahi Institusi

Komisi III DPR RI berkunjung ke kediaman Kapolri baru, di Kecamatan Setiabudi, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026). Dalam kesempatan...

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Politik2 jam ago

UU Satu Data Indonesia Disahkan DPR RI, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai...

Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan Ferdiansyah Usul Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan
Politik2 jam ago

Ferdiansyah Dorong Penyelenggaraan Parlemen Remaja Digelar Dua hingga Tiga Angkatan

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendorong penyelenggaraan Parlemen Remaja DPR RI diperluas seiring tingginya minat generasi muda mengikuti program...

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru, Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas-Aktif
Politik2 jam ago

BKSAP Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri yang baru, menggantikan suksesor sebelumnya...

Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak Bantaran Sungai Hambat Penanganan Banjir, Roberth Rouw Minta Pemda Bertindak
Politik2 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Roberth Rouw Minta Bantaran Sungai Ditertibka

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan pemanfaatan bantaran sungai menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan banjir...

Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi Penanganan Banjir Cikeas Terkendala Lahan, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi
Politik2 jam ago

Penanganan Banjir Cikeas, Mori Hanafi Usulkan Kolam Retensi

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai penanganan banjir di sepanjang aliran Sungai Cikeas masih membutuhkan langkah terpadu antara...

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal GIIC Dihuni Industri Global, Samuel Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal
Politik2 jam ago

GIIC Dihuni Industri Global, Samuel JD Wattimena Soroti SDM dan UMKM Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menilai kunjungan Panja Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke kawasan industri...