Connect with us

Politik

Harvey Malaihollo Siap Perjuangkan Pembangunan Perumahan Rakyat di Sorong

Published

on

rnAnggota Komisi V DPR RI Harvey B. Malaihollo menegaskan siap memperjuangkan berbagai aspirasi delegasi Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Satu di antara aspirasi yang disampaikan adalah mengenai pembangunan perumahan rakyat khusus di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Terlebih, hal itu selaras dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) milik PUPR selaku mitra kerja Komisi V DPR RI.rn“Hari ini saya menerima delegasi dari IKBP (Ikatan Keluarga Besar Papua). Kami berbicara mengenai beberapa aspirasi dari saudara-saudara kita di Papua khususnya Papua Barat Daya. Berbicara mengenai pembangunan rumah khusus dan juga masalah tenaga kerja yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan dengan mitra kami. Lalu saya ingin menginformasikan beberapa program yang kita dapat dari Komisi V yaitu program bedah rumah atau imparsial daerah dan lain sebagainya,” ujar Harvey, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023).rnDalam aspirasi IKBP disampaikan bahwa agar nantinya dalam pembangunan perumahan rakyat tidak menghilangkan budaya suku Moi di Sorong. Karena itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini berkomitmen untuk memperhatikan hal tersebut, mengingat hal itu erat kaitannya dengan suku Moi yang notabene merupakan suku asli yang ada di Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong. Baginya, yang terpenting saat ini program rumah rakyat tersebut bisa terlaksana.rnSelain itu, merespon aspirasi dari IKBP terkait Anak Asli Papua yang hingga kini belum diangkat sebagai karyawan tetap di PT Pelni, Harvey berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi itu kepada Kementerian Perhubungan. Sebagai tindak lanjut, ditegaskannya kembali, ia siap memperjuangkan ke mitra kerja terkait yaitu PUPR dan Kemenhub.rn“Kami sudah menerima semua data-data yang dibutuhkan untuk program aspirasi dari temen-temen IKBP untuk nanti kami bawa saat di RDP akan kami sampaikan usulan tersebut ke kementerian khusus ya Kementrian PUPR maupun Perhubungan. Kami akan kawal sesuai dengan tugas-tugas kami di Komisi V, kalau kita berbicara mengenai mitra-mitra yang pada saat kita RDP kami akan kawal apapun yang kami usulkan ke Kementerian tersebut,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua Barat ini.rnSementara itu, Ketua Umum IKBP Ayub Faidiban menyampaikan beberapa masalah yang ada di Papua Barat Daya. Beberapa di antaranya tentang rumah khusus Suku Moi termasuk kondisi infrastruktur jalan. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan aspirasi terkait nasib anak Papua yang selama ini bekerja diatas kapal milik PT Pelni yang belum berstatus karyawan tetap.rn“Dan itu yang tadi kami sampaikan masukan dari pimpinan rapat pagi ini sangat baik dan kami terus berkoordinasi ikut juga mengawal apa yang tadi sudah kami sampaikan. Sehingga, keinginan masyarakat di Papua Barat Daya khususnya di kota Sorong itu bisa terlaksana dengan baik,” tutup Ketua Umum IKBPrn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik10 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...