Harvey Malaihollo Siap Perjuangkan Pembangunan Perumahan Rakyat di Sorong

rnAnggota Komisi V DPR RI Harvey B. Malaihollo menegaskan siap memperjuangkan berbagai aspirasi delegasi Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Satu di antara aspirasi yang disampaikan adalah mengenai pembangunan perumahan rakyat khusus di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Terlebih, hal itu selaras dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) milik PUPR selaku mitra kerja Komisi V DPR RI.rn“Hari ini saya menerima delegasi dari IKBP (Ikatan Keluarga Besar Papua). Kami berbicara mengenai beberapa aspirasi dari saudara-saudara kita di Papua khususnya Papua Barat Daya. Berbicara mengenai pembangunan rumah khusus dan juga masalah tenaga kerja yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan dengan mitra kami. Lalu saya ingin menginformasikan beberapa program yang kita dapat dari Komisi V yaitu program bedah rumah atau imparsial daerah dan lain sebagainya,” ujar Harvey, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023).rnDalam aspirasi IKBP disampaikan bahwa agar nantinya dalam pembangunan perumahan rakyat tidak menghilangkan budaya suku Moi di Sorong. Karena itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini berkomitmen untuk memperhatikan hal tersebut, mengingat hal itu erat kaitannya dengan suku Moi yang notabene merupakan suku asli yang ada di Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong. Baginya, yang terpenting saat ini program rumah rakyat tersebut bisa terlaksana.rnSelain itu, merespon aspirasi dari IKBP terkait Anak Asli Papua yang hingga kini belum diangkat sebagai karyawan tetap di PT Pelni, Harvey berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi itu kepada Kementerian Perhubungan. Sebagai tindak lanjut, ditegaskannya kembali, ia siap memperjuangkan ke mitra kerja terkait yaitu PUPR dan Kemenhub.rn“Kami sudah menerima semua data-data yang dibutuhkan untuk program aspirasi dari temen-temen IKBP untuk nanti kami bawa saat di RDP akan kami sampaikan usulan tersebut ke kementerian khusus ya Kementrian PUPR maupun Perhubungan. Kami akan kawal sesuai dengan tugas-tugas kami di Komisi V, kalau kita berbicara mengenai mitra-mitra yang pada saat kita RDP kami akan kawal apapun yang kami usulkan ke Kementerian tersebut,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua Barat ini.rnSementara itu, Ketua Umum IKBP Ayub Faidiban menyampaikan beberapa masalah yang ada di Papua Barat Daya. Beberapa di antaranya tentang rumah khusus Suku Moi termasuk kondisi infrastruktur jalan. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan aspirasi terkait nasib anak Papua yang selama ini bekerja diatas kapal milik PT Pelni yang belum berstatus karyawan tetap.rn“Dan itu yang tadi kami sampaikan masukan dari pimpinan rapat pagi ini sangat baik dan kami terus berkoordinasi ikut juga mengawal apa yang tadi sudah kami sampaikan. Sehingga, keinginan masyarakat di Papua Barat Daya khususnya di kota Sorong itu bisa terlaksana dengan baik,” tutup Ketua Umum IKBPrn