Connect with us

Politik

Hj. Tina Wiryawati Gelar Pelatihan Keterampilan untuk Pemberdayaan Perempuan di Kuningan

Published

on

Anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, melalui program-program pelatihan keterampilan. Dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) untuk tahun sidang 2024–2025, Hj. Tina menggelar pelatihan di Kabupaten Kuningan. Acara ini berlangsung selama empat hari dan difokuskan pada pelatihan pembuatan sabun dan minyak telon, yang diikuti oleh masyarakat setempat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekedar menyampaikan isi Perda, tetapi lebih kepada memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui keterampilan seperti ini, ibu-ibu bisa lebih mandiri secara ekonomi,” ujar Hj. Tina Wiryawati saat membuka acara di Desa Cijemit, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Selasa (28/1/2025).

Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian penyebarluasan Perda di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Kuningan. Hj. Tina menjelaskan bahwa pelatihan semacam ini juga mendukung program pemberdayaan perempuan yang menjadi prioritasnya.

“Saya ingin Perda ini bukan hanya dipahami, tetapi juga dirasakan manfaatnya. Dengan keterampilan yang kami berikan, harapannya ibu-ibu bisa menghasilkan produk sendiri untuk membantu perekonomian keluarga,” jelasnya.

Selain itu, Hj. Tina menyampaikan bahwa pelatihan ini sejalan dengan program pemberdayaan yang diusung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Advertisement

“Program ini adalah salah satu wujud nyata komitmen Partai Gerindra untuk mendukung perempuan Indonesia agar lebih berdaya,” tambahnya.

Hj. Tina juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya, sehingga ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat untuk periode 2024–2029. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai saya. Saya berkomitmen untuk menyebarluaskan Perda yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tuturnya.

Pelatihan ini merupakan titik keenam dari rangkaian kegiatan yang digelar sejak libur panjang kemarin. Para peserta menyambut baik acara ini dengan harapan pelatihan semacam ini dapat terus dilanjutkan di masa mendatang.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik3 jam ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik3 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik4 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik4 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik5 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik5 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik5 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik7 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik7 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik7 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...