Connect with us

Politik

DPC Partai Gerindra Kota Blitar Rayakan HUT ke-17 dengan Santunan untuk Lansia

Published

on

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Blitar merayakan ulang tahun ke-17 pada Minggu (9/2/2025) malam di salah satu rumah makan di Kota Blitar. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPC, PAC, ranting, serta pengurus dari berbagai sayap partai, seperti TIDAR, SATRIA, PIRA, GEMIRA, GEKIRA, dan KESIRA, serta kader Partai Gerindra.

Mengusung tema “Berjuang Tiada Akhir,” acara tersebut juga diwarnai dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada puluhan lansia, sebagai bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Blitar, Ir. Endro Hermono, MBA, dalam sambutannya mengatakan bahwa usia 17 tahun merupakan momentum penting bagi Partai Gerindra untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan pemerintah.

“Partai Gerindra telah menjadi penentu kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, banyak kader Gerindra yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih,” kata Endro Hermono.

Wakil rakyat ini juga mengajak seluruh kader Gerindra untuk mendukung program-program Presiden Prabowo.

Advertisement

“Kita sebagai kader Gerindra atau pendekar-pendekar Gerindra wajib hukumnya sebagai tameng perjuangan. Tidak boleh kendor, harus tetap gila Berjuang Tiada Akhir,” tegasnya.

Endro Hermono menambahkan bahwa saat ini banyak tantangan yang dihadapi Pemerintahan Prabowo, termasuk isu-isu seperti program MBG yang dianggap dipaksakan serta potongan anggaran kementerian yang mencapai 10 hingga 60 persen.

“Ini adalah tantangan besar, tetapi kita harus tetap optimis dan bersatu,” ujar Endro.

Acara HUT ke-17 Partai Gerindra ini ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang partai dalam kancah politik Indonesia. Dengan semangat yang berkobar, DPC Partai Gerindra Kota Blitar menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kesejahteraan rakyat.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik2 jam ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik3 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik3 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik3 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik4 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik4 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik4 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik6 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik6 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik6 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...