Connect with us

Politik

Inflasi Indonesia Terkendali, Mohamad Hekal Dorong Sinergi BI dan Pemda

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa inflasi di Indonesia saat ini masih dalam kondisi terkendali. Hal ini diungkapkan saat Kunjungan Kerja Spesifik bersama Bank Indonesia (BI) di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (20/2/2025).

“Melihat situasi saat ini, inflasi tetap terkendali, bahkan cenderung rendah. BI memantau inflasi di kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen, dan saat ini berada di angka 2,7 persen, yang masih dalam batas normal,” ujar Hekal.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI DPR RI dan BI membahas berbagai strategi pengendalian inflasi yang telah dan akan diterapkan. Sebagai bank sentral, BI berperan penting dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter yang tepat, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Hekal menambahkan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berperan dalam memantau inflasi lebih dini.

“Dengan GNPIP, perubahan harga yang mengkhawatirkan dapat terdeteksi lebih awal. Terlebih, memasuki bulan Ramadhan dalam dua minggu kedepan, belum ada tanda lonjakan harga yang signifikan,” tambahnya.

Advertisement

Selain itu, BI juga berkomitmen mendukung pelaku usaha untuk memperkuat sektor ekonomi lokal melalui program fasilitasi dan pendampingan guna menjaga pasokan bahan pokok serta menstabilkan harga di pasar.

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya sinergi antara BI dan pemerintah daerah untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau. Selain kebijakan makroekonomi, langkah-langkah konkret di lapangan, seperti penguatan distribusi logistik dan dukungan untuk sektor pertanian dan perdagangan, juga menjadi perhatian utama.

Kunjungan ini diharapkan dapat membuat kebijakan pengendalian inflasi di Sulawesi Utara lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah dan BI pun didorong untuk terus aktif menjaga stabilitas ekonomi, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik9 menit ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik22 menit ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik1 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik1 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik2 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik2 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik2 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik4 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik4 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik4 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...