Connect with us

Politik

Inflasi Indonesia Terkendali, Mohamad Hekal Dorong Sinergi BI dan Pemda

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa inflasi di Indonesia saat ini masih dalam kondisi terkendali. Hal ini diungkapkan saat Kunjungan Kerja Spesifik bersama Bank Indonesia (BI) di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (20/2/2025).

“Melihat situasi saat ini, inflasi tetap terkendali, bahkan cenderung rendah. BI memantau inflasi di kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen, dan saat ini berada di angka 2,7 persen, yang masih dalam batas normal,” ujar Hekal.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI DPR RI dan BI membahas berbagai strategi pengendalian inflasi yang telah dan akan diterapkan. Sebagai bank sentral, BI berperan penting dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter yang tepat, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Hekal menambahkan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berperan dalam memantau inflasi lebih dini.

“Dengan GNPIP, perubahan harga yang mengkhawatirkan dapat terdeteksi lebih awal. Terlebih, memasuki bulan Ramadhan dalam dua minggu kedepan, belum ada tanda lonjakan harga yang signifikan,” tambahnya.

Advertisement

Selain itu, BI juga berkomitmen mendukung pelaku usaha untuk memperkuat sektor ekonomi lokal melalui program fasilitasi dan pendampingan guna menjaga pasokan bahan pokok serta menstabilkan harga di pasar.

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya sinergi antara BI dan pemerintah daerah untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau. Selain kebijakan makroekonomi, langkah-langkah konkret di lapangan, seperti penguatan distribusi logistik dan dukungan untuk sektor pertanian dan perdagangan, juga menjadi perhatian utama.

Kunjungan ini diharapkan dapat membuat kebijakan pengendalian inflasi di Sulawesi Utara lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah dan BI pun didorong untuk terus aktif menjaga stabilitas ekonomi, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...