Politik
Rahmawati Zainal Paliwang Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Hapus Piutang Macet UMKM
Published
2 tahun agoon
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus piutang macet UMKM di bank-bank milik negara. Ia menyatakan siap mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut.
Rahmawati menilai kebijakan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi UMKM yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia.
“Kebijakan ini sangat positif, terutama bagi UMKM yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia,” ujar Rahmawati, Minggu (9/3/2025).
Namun, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak oleh UMKM agar mereka tidak terus bergantung pada kebijakan serupa di masa depan.
“Agar mereka tidak terjebak dalam ketergantungan pada kebijakan yang sama di masa mendatang,” katanya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, penghapusan piutang ini berlaku bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, diantaranya piutang maksimal Rp 500 juta dan terdaftar dalam daftar hapus buku Himbara (Himpunan Bank Negara) selama lima tahun.
Rahmawati juga menjelaskan bahwa pengusaha UMKM yang telah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak memenuhi syarat untuk penghapusan piutang, karena mereka telah memiliki jaminan.
“Karena mereka sudah memiliki jaminan,” katanya.
Sebagai alternatif, Rahmawati menambahkan bahwa UMKM dapat memanfaatkan fasilitas KUR dengan bunga 6 persen tanpa agunan, untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta.
Sebagai wakil rakyat, Rahmawati berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini dan akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama para pengusaha UMKM, agar mereka memahami syarat dan ketentuan yang berlaku.
You may like
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Marwan Jafar Minta Anggaran LPS Efisien: Integritas SDM Jangan Cuma di Atas Kertas
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq R Abdullah Minta Diusut Tuntas
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...
Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...

