Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kebijakan THR dan Bonus Hari Raya untuk Pekerja dan Pengemudi Online

Published

on

Pemerintah mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD, serta pengemudi dan kurir online. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Presiden mengatakan bahwa THR akan diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya, dengan mekanisme dan besaran yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan.

“Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran dan mekanismenya akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyoroti perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang berperan penting dalam sektor transportasi dan logistik. Ia menghimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online berdasarkan keaktifan kerja.

“Saya berharap kebijakan ini memberikan manfaat bagi pekerja dan pengemudi online agar dapat merayakan Idul Fitri dengan baik,” tambahnya.

Advertisement

Presiden Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, termasuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan perusahaan transportasi daring.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Seskab, serta pimpinan perusahaan seperti Saudara Patrick Walujo dan Saudara Anthony Tan atas kerja sama yang baik ini,” tandas Presiden.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban
Politik11 menit ago

Fransciscus Maria Agustinus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memastikan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi meski terpidana telah memperoleh pembebasan...

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031 DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031
Politik11 menit ago

DPR RI Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan...

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Politik12 menit ago

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu...

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
Politik12 menit ago

Terima Dubes Georgia, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara

Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people...

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah
Politik13 menit ago

Mercy Chriesty Barends: Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro...

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria
Politik14 menit ago

Muhammad Khozin: Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari isu agraria, khususnya menyangkut...

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan
Politik14 menit ago

Atalia Praratya Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi komitmen pemerintah memberikan subsidi dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M....

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD
Politik15 menit ago

Taufan Pawe, Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD di Sulsel

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di...

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna
Politik17 menit ago

M Rifqinizamy Karsayuda: Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan...

Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania
Politik17 menit ago

Syahrul Aidi Desak Parlemen Dunia Bela Hak Minoritas Muslim di India

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pihaknya menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, tetapi juga...