Politik
Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kebijakan THR dan Bonus Hari Raya untuk Pekerja dan Pengemudi Online
Pemerintah mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD, serta pengemudi dan kurir online. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Presiden mengatakan bahwa THR akan diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya, dengan mekanisme dan besaran yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan.
“Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran dan mekanismenya akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyoroti perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang berperan penting dalam sektor transportasi dan logistik. Ia menghimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online berdasarkan keaktifan kerja.
“Saya berharap kebijakan ini memberikan manfaat bagi pekerja dan pengemudi online agar dapat merayakan Idul Fitri dengan baik,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, termasuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan perusahaan transportasi daring.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Seskab, serta pimpinan perusahaan seperti Saudara Patrick Walujo dan Saudara Anthony Tan atas kerja sama yang baik ini,” tandas Presiden.
Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas
Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan
BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah...
Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan
Jamaluddin Idham, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Politikus PDI Perjuangan ini...
BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Badan Keahlian (BK) DPR RI secara resmi menerima peserta MagangHub Kemnaker RI Angkatan 2 Batch II dari berbagai perguruan tinggi...
Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan...
Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi...
Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk...
Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya,...
Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim...
Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor....
Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq R Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten...