Connect with us

Politik

Habiburokhman Apresiasi Kapolres Tangsel atas Penangguhan Penahanan dengan Restorative Justice

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang yang menangguhkan penahanan seorang ibu dalam kasus penggelapan, setelah anaknya rela menjual ginjal untuk membebaskan ibunya, dengan menggunakan mekanisme restorative justice (RJ). Habiburokhman mengatakan bahwa kasus ini menjadi perhatian khusus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Hal tersebut disampaikan Habiburokhman saat menerima audiensi dari Farel Mahardika Putra, anak yang viral tersebut, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025). Farel menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya dan ibunya.

Setelah mendengarkan cerita tersebut, Habiburokhman memberikan apresiasi kepada Kapolres Tangsel, AKBP Victor, atas inisiatifnya menyelesaikan masalah ini dengan restorative justice.

“Kami perlu mengapresiasi Kapolres Tangerang Selatan, Pak Victor. Dua hari lalu, Pak Dasco, pimpinan DPR, menelepon saya untuk meminta komunikasi terkait ini dengan Polres Tangsel. Pak Victor yang berinisiatif menyelesaikan masalah ini dengan restorative justice. Ini adalah langkah yang tepat dan kami sangat mengapresiasi Pak Victor,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga menambahkan bahwa DPR akan membantu menanggung uang sebesar Rp 10 juta yang diduga digelapkan oleh Syafrida Yani, ibu dari Farel, jika pelapor tetap menuntut ganti rugi. Ia menegaskan agar masalah ganti rugi tidak menjadi beban bagi Farel dan ibunya.

Advertisement

“Jika masih ada tuntutan ganti rugi, kami akan bantu. Jangan biarkan itu menjadi beban bagi ibu dan Farel. Ini adalah perhatian khusus dari pimpinan DPR, Pak Sufmi Dasco,” lanjut Habiburokhman.

Dalam kesimpulan rapat, Habiburokhman kembali menegaskan apresiasi terhadap Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang yang telah menyelesaikan kasus tersebut dengan mekanisme restorative justice. Ia juga meminta agar kasus tersebut segera dihentikan.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Polres Tangerang Selatan dalam menyelesaikan kasus Sdri. Syafrida Yani sesuai dengan ketentuan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif,” kata Habiburokhman membaca kesimpulan rapat.

“Komisi III DPR RI meminta Polres Tangerang Selatan untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Sdri. Syafrida Yani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tambahnya.

Dua orang kakak-adik yang viral karena rela menjual ginjalnya untuk membebaskan ibunya yang ditahan di Polres Tangerang Selatan, kini dapat berkumpul kembali setelah penangguhan penahanan ibu mereka dikabulkan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas
Politik7 jam ago

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas

Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah...

Tokoh7 jam ago

Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan

Jamaluddin Idham, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Politikus PDI Perjuangan ini...

BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Politik7 jam ago

BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja

Badan Keahlian (BK) DPR RI secara resmi menerima peserta MagangHub Kemnaker RI Angkatan 2 Batch II dari berbagai perguruan tinggi...

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Politik7 jam ago

Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan...

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Politik7 jam ago

Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi...

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Politik7 jam ago

Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk...

Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Politik7 jam ago

Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya,...

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Politik7 jam ago

Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim...

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Politik7 jam ago

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor....

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Politik7 jam ago

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq R Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten...