Politik
Himmatul Aliyah Soroti Ketimpangan Kuota PTNBH dan Non-BH, Tegaskan Sanksi Jalur Merah bagi Pelanggar
Published
2 bulan agoon
Komisi X DPR RI menyoroti ketimpangan aturan pemenuhan daya tampung antara Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan PTN non-BH dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Perbedaan ruang pengisian kuota ini dinilai perlu dievaluasi agar proses penerimaan berjalan lebih adil dan proporsional.
Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi X dengan para rektor dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Banten, yang berlangsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, pada Jumat (2/10/2026). Pertemuan juga membahas kondisi Untirta yang tercatat masih memiliki sisa daya tampung meski penerimaan mahasiswa baru telah mencapai sekitar 80 persen.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, PTNBH memiliki fleksibilitas untuk memenuhi daya tampung melalui seleksi mandiri hingga batas tertentu. Sementara itu, PTN non-BH memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengisi sisa kuotanya.
Himmatul menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penerapan aturan kuota dilakukan secara konsisten. Ia juga memperingatkan perguruan tinggi agar tidak menambah kuota atau memperpanjang masa penerimaan di luar ketetapan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Aturan mainnya sudah tegas. Kalau ada perguruan tinggi yang melanggar batas waktu atau menambah kuota di luar ketetapan, akan langsung dikenakan sanksi jalur merah,” ujar Himmatul.
Menanggapi kekhawatiran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait persaingan menjaring calon mahasiswa, Himmatul mendorong PTS untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan program studi, mutu akademik, dan kesiapan kerja lulusan.
Srikandi Gerindra itu menilai PTS tidak perlu khawatir berlebihan selama seluruh perguruan tinggi mematuhi ketentuan daya tampung. Persaingan seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memperebutkan jumlah mahasiswa.
“PTS tidak perlu khawatir berlebihan selama aturan main kuota PTN dipatuhi. Mari bersaing secara kualitas; jika kampus memiliki keunikan, mutu akademik yang baik, dan jaringan alumni yang kuat, universitas tersebut akan tetap dicari oleh calon mahasiswa,” pungkasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rektor Untirta, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Rektor Universitas Pamulang, Rektor Universitas Al Khairiyah, serta sejumlah akademisi. Sebagai gambaran potensi PTS di wilayah tersebut, data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mencatat Universitas Pamulang menerima 29.902 mahasiswa baru pada 2025.
Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Marwan Jafar Minta Kematian Kades Sukoharjo Diusut Tuntas dan Transparan
Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Amsakar Achmad Gesa Perbaikan Jalan Trans Barelang-Tanjung Banun, Pastikan Akses Warga Lancar
Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga
Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI
Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Menhan Sjafrie Tinjau Brigif TP 58/Jayasingawarman, Dorong Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Bogor

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...
Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...
Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...
Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga
Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...
Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI
Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...
Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...
Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

