Connect with us

Politik

Himmatul Aliyah Soroti Ketimpangan Kuota PTNBH dan Non-BH, Tegaskan Sanksi Jalur Merah bagi Pelanggar

Published

on

Komisi X DPR RI menyoroti ketimpangan aturan pemenuhan daya tampung antara Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan PTN non-BH dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Perbedaan ruang pengisian kuota ini dinilai perlu dievaluasi agar proses penerimaan berjalan lebih adil dan proporsional.

Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi X dengan para rektor dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Banten, yang berlangsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, pada Jumat (2/10/2026). Pertemuan juga membahas kondisi Untirta yang tercatat masih memiliki sisa daya tampung meski penerimaan mahasiswa baru telah mencapai sekitar 80 persen.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, PTNBH memiliki fleksibilitas untuk memenuhi daya tampung melalui seleksi mandiri hingga batas tertentu. Sementara itu, PTN non-BH memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengisi sisa kuotanya.

Himmatul menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penerapan aturan kuota dilakukan secara konsisten. Ia juga memperingatkan perguruan tinggi agar tidak menambah kuota atau memperpanjang masa penerimaan di luar ketetapan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Aturan mainnya sudah tegas. Kalau ada perguruan tinggi yang melanggar batas waktu atau menambah kuota di luar ketetapan, akan langsung dikenakan sanksi jalur merah,” ujar Himmatul.

Advertisement

Menanggapi kekhawatiran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait persaingan menjaring calon mahasiswa, Himmatul mendorong PTS untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan program studi, mutu akademik, dan kesiapan kerja lulusan.

Srikandi Gerindra itu menilai PTS tidak perlu khawatir berlebihan selama seluruh perguruan tinggi mematuhi ketentuan daya tampung. Persaingan seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memperebutkan jumlah mahasiswa.

“PTS tidak perlu khawatir berlebihan selama aturan main kuota PTN dipatuhi. Mari bersaing secara kualitas; jika kampus memiliki keunikan, mutu akademik yang baik, dan jaringan alumni yang kuat, universitas tersebut akan tetap dicari oleh calon mahasiswa,” pungkasnya.

Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rektor Untirta, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Rektor Universitas Pamulang, Rektor Universitas Al Khairiyah, serta sejumlah akademisi. Sebagai gambaran potensi PTS di wilayah tersebut, data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mencatat Universitas Pamulang menerima 29.902 mahasiswa baru pada 2025.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik6 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...