Connect with us

Politik

Cegah TPPO dan Eksploitasi Pekerja MIgran, Asep Romy Romaya Minta Negara Perkuat Perlindungan

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Hal ini menyusul langkah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 12–13 November 2026 yang menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan penempatan PMI bermasalah. KP2MI mencabut izin usaha PT Alfa Nusantara Perdana (ANP) dan menghentikan sementara kegiatan usaha penempatan PT Ceger Sari Buana selama tiga bulan. Menurut Asep Romy, langkah tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penempatan PMI secara menyeluruh, mulai dari perekrutan di dalam negeri hingga perlindungan pekerja selama berada di negara tujuan.

“Praktik TPPO dan penempatan PMI secara nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Di balik praktik tersebut ada keselamatan, masa depan, bahkan nyawa warga negara yang dipertaruhkan. Negara harus hadir memberikan perlindungan nyata,” tegasnya.

Asep Romy menekankan empat langkah yang perlu diperkuat pemerintah. Pertama, memperketat pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), termasuk pemeriksaan legalitas, proses perekrutan, dan pemenuhan kewajiban perusahaan. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas hingga pencabutan izin, sementara pihak yang terlibat TPPO harus diproses hukum.

Kedua, memperluas edukasi kepada masyarakat terkait prosedur dan informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi. Legislator asal Jawa Barat ini juga meminta pemerintah memperketat pemeriksaan dokumen dan legalitas penempatan, mulai dari identitas, perjanjian kerja, visa, hingga izin kerja (working permit). “Kami menilai ini penting untuk memastikan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan negara tujuan dan tidak menempatkan PMI dalam situasi rentan terhadap eksploitasi maupun persoalan hukum,” ucapnya.

Advertisement

Keempat, memastikan pemenuhan hak dan jaminan sosial pekerja migran selama bekerja di luar negeri. Perlindungan harus mencakup kepastian kontrak, upah sesuai perjanjian, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pengaduan, serta pendampingan ketika pekerja menghadapi persoalan dengan pemberi kerja.

Selain itu, Asep Romy mendorong penguatan sinergi KP2MI, Kepolisian RI, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, BP3MI, hingga pemerintah desa dalam mencegah dan menangani TPPO. Menurutnya, pemerintah daerah dan desa memiliki peran strategis dalam mendata calon PMI, mengawasi aktivitas perekrutan, menyebarluaskan informasi lowongan kerja resmi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia berharap penindakan terhadap perusahaan bermasalah tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga diikuti dengan pemenuhan hak dan pemulihan bagi calon PMI maupun pekerja migran yang terdampak.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik5 jam ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik5 jam ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik5 jam ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik5 jam ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik5 jam ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik1 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik1 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik3 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...