Connect with us

Politik

Harga Tinggi Avtur Bebani Penerbangan, Syarif Fasha Minta Pemerintah Evaluasi Komponen Harga

Published

on

Harga Avtur Bebani Penerbangan, Syarif Fasha Minta Pemerintah Evaluasi Komponen Harga

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyoroti tingginya harga avtur yang dinilai berpengaruh terhadap biaya penerbangan dan harga tiket yang harus dibayarkan masyarakat. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi berbagai komponen pembentuk harga avtur, termasuk beban pajak, agar biaya penerbangan tetap kompetitif dan tidak semakin mendorong masyarakat beralih ke transportasi darat.

Menurut Syarif, persoalan avtur menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian DPR, khususnya Komisi XII yang membidangi sektor energi. Ia menyebut persoalan harga avtur tidak semata-mata berkaitan dengan biaya pengolahan, tetapi juga komponen pajak yang dikenakan terhadap avtur.

“Nah, ini jadi bahan kami juga di Komisi XII dengan perhatiannya agar nanti terkait mengenai masalah avtur. Karena kita ini memang yang mahal itu bukan pengolahan avtur, pajaknya itu yang mahal,” ujar Syarif, Sabtu (3/10/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu menjelaskan, struktur biaya tersebut perlu dilihat secara menyeluruh karena harga avtur pada akhirnya berpengaruh terhadap biaya operasional maskapai. Ketika biaya penerbangan meningkat, beban tersebut berpotensi tercermin pada harga tiket yang dibayarkan penumpang.

Karena itu, Syarif menilai pemerintah perlu memperhatikan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan avtur. Menurutnya, Kementerian Keuangan juga perlu memahami dampak struktur pajak terhadap industri penerbangan, terutama ketika pemerintah pada saat yang sama ingin menjaga konektivitas udara dan aktivitas bandara di berbagai daerah.

Advertisement

“Jadi, avtur itu selain PPN ada lagi pajak-pajak yang lain. Nah, ini yang mesti dibenerin. Keuangan juga harus mengerti masalah ini,” katanya.

Syarif mengingatkan, harga penerbangan yang semakin tinggi dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk menggunakan transportasi. Terlebih, pembangunan jaringan jalan tol membuat perjalanan darat semakin menjadi alternatif bagi masyarakat untuk sejumlah rute.

“Jangan sampai menjadi komoditas untuk penerbangan ini. Karena apa? Karena kalau penerbangan ini mahal, maka orang akan lebih memilih lewat jalan darat. Apalagi sudah banyak tol saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, pergeseran pilihan masyarakat dari transportasi udara ke transportasi darat tidak hanya berdampak pada maskapai, tetapi juga dapat berimbas terhadap tingkat keterisian pesawat dan aktivitas bandara. Jika jumlah penumpang menurun, kapasitas infrastruktur bandara yang telah disiapkan juga berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal.

“Karena kalau sudah lewat tol semua, maka bandara akan sepi. Penerbangan juga akan lumpuh nanti karena tidak ada penumpang lagi,” tandas Syarif.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik9 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...