Connect with us

Politik

Harga Tinggi Avtur Bebani Penerbangan, Syarif Fasha Minta Pemerintah Evaluasi Komponen Harga

Published

on

Harga Avtur Bebani Penerbangan, Syarif Fasha Minta Pemerintah Evaluasi Komponen Harga

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyoroti tingginya harga avtur yang dinilai berpengaruh terhadap biaya penerbangan dan harga tiket yang harus dibayarkan masyarakat. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi berbagai komponen pembentuk harga avtur, termasuk beban pajak, agar biaya penerbangan tetap kompetitif dan tidak semakin mendorong masyarakat beralih ke transportasi darat.

Menurut Syarif, persoalan avtur menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian DPR, khususnya Komisi XII yang membidangi sektor energi. Ia menyebut persoalan harga avtur tidak semata-mata berkaitan dengan biaya pengolahan, tetapi juga komponen pajak yang dikenakan terhadap avtur.

“Nah, ini jadi bahan kami juga di Komisi XII dengan perhatiannya agar nanti terkait mengenai masalah avtur. Karena kita ini memang yang mahal itu bukan pengolahan avtur, pajaknya itu yang mahal,” ujar Syarif, Sabtu (3/10/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu menjelaskan, struktur biaya tersebut perlu dilihat secara menyeluruh karena harga avtur pada akhirnya berpengaruh terhadap biaya operasional maskapai. Ketika biaya penerbangan meningkat, beban tersebut berpotensi tercermin pada harga tiket yang dibayarkan penumpang.

Karena itu, Syarif menilai pemerintah perlu memperhatikan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan avtur. Menurutnya, Kementerian Keuangan juga perlu memahami dampak struktur pajak terhadap industri penerbangan, terutama ketika pemerintah pada saat yang sama ingin menjaga konektivitas udara dan aktivitas bandara di berbagai daerah.

Advertisement

“Jadi, avtur itu selain PPN ada lagi pajak-pajak yang lain. Nah, ini yang mesti dibenerin. Keuangan juga harus mengerti masalah ini,” katanya.

Syarif mengingatkan, harga penerbangan yang semakin tinggi dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk menggunakan transportasi. Terlebih, pembangunan jaringan jalan tol membuat perjalanan darat semakin menjadi alternatif bagi masyarakat untuk sejumlah rute.

“Jangan sampai menjadi komoditas untuk penerbangan ini. Karena apa? Karena kalau penerbangan ini mahal, maka orang akan lebih memilih lewat jalan darat. Apalagi sudah banyak tol saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, pergeseran pilihan masyarakat dari transportasi udara ke transportasi darat tidak hanya berdampak pada maskapai, tetapi juga dapat berimbas terhadap tingkat keterisian pesawat dan aktivitas bandara. Jika jumlah penumpang menurun, kapasitas infrastruktur bandara yang telah disiapkan juga berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal.

“Karena kalau sudah lewat tol semua, maka bandara akan sepi. Penerbangan juga akan lumpuh nanti karena tidak ada penumpang lagi,” tandas Syarif.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla
Politik10 menit ago

Herry Dermawan Minta Masyarakat Peduli Api Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menilai Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mendeteksi kebakaran hutan dan...

PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis
Politik11 menit ago

Lalu Hadrian Irfani: PTS Harus Dapat Porsi Perhatian yang Sama dalam Kebijakan Kuliah Gratis

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah rencana...

Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS Furtasan Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS
Politik12 menit ago

Furtasan Ali Yusuf Wanti-wanti Konsentrasi Mahasiswa Baru Ancam Keberlangsungan PTS

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi...

Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil
Politik13 menit ago

Himmatul Aliyah: Aturan Daya Tampung PTN Harus Diterapkan Secara Adil

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan pemenuhan daya tampung mahasiswa dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), khususnya terkait perbedaan...

Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama Komisi VIII Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama
Politik14 menit ago

Singgih Januratmoko Minta Sekolah Rakyat Evaluasi Pola Pengasuhan Berasrama

Komisi VIII DPR RI meminta pengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, terus mengevaluasi pola pengasuhan dan pembinaan siswa...

Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ Sumur Tua Tetap Produktif, Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ
Politik15 menit ago

Andre Rosiade Apresiasi Kinerja PHE ONWJ

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) dalam menjaga...

Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur Andre Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur
Politik16 menit ago

Andre Rosiade Usulkan Pelita Air Tambah Armada Jenis ATR Di Wilayah Timur

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengusulkan penambahan armada pesawat jenis ATR (Avions de Transport Régional), yakni pesawat komersial...

Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU Komisi VIII Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU
Politik18 menit ago

Abidin Fikri Dorong Kepastian Standar Layanan Bimbingan KBIHU

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah menyusun standardisasi layanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), khususnya...

Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM
Politik21 menit ago

Alifudin Minta RUU Kawasan Industri Beri Ruang bagi UMKM dan Masyarakat Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin, menegaskan pentingnya RUU Kawasan Industri memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya,...

Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun
Politik24 menit ago

Abidin Fikri Minta Kementerian Haji dan Umrah Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan penjelasan resmi mengenai klaim penurunan...