Connect with us

Politik

Melly Goeslaw Dorong Hak Cipta Makin Kuat di Era Digital dan AI

Published

on

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw, mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurutnya, revisi diperlukan untuk memastikan karya pencipta mendapat pelindungan hukum sekaligus memiliki nilai ekonomi sebagai aset, terutama di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI).

Melly menilai pelindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga keberlangsungan profesi pelaku industri kreatif. Regulasi yang diperbarui, kata dia, harus mampu menciptakan ekosistem yang membuat generasi muda tetap tertarik menjadi pencipta karya.

“Mempertahankan ekosistem, jangan sampai ada anak-anak muda yang malas menjadi komposer atau malas menjadi penulis buku karena merasa tidak ada uangnya. Jangan sampai begitu. Jadi, ini seperti kita perbaiki,” ujar Melly usai rapat kerja Baleg dengan pemerintah membahas RUU Hak Cipta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Srikandi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya pengakuan karya intelektual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi. Ia mencontohkan karya lagu yang semestinya dapat menjadi aset bagi penciptanya.

“Saya punya lagu, sudah 600 lagu. Paling tidak, karya-karya saya juga bisa dianggap sebagai aset. Kalau sekarang, semapan-mapannya Ahmad Dhani, saya, Once, Bebi Romeo, tetap saja kalau kita mau leasing atau KPR, lagu itu tidak bisa menjadi jaminan. Padahal ini adalah aset. Jadi, ini yang kita perjuangkan juga,” jelasnya.

Advertisement

Menurut Melly, perkembangan teknologi digital dan AI membuat pembaruan regulasi hak cipta semakin penting. Selain pelindungan karya, pembenahan sistem royalti juga diperlukan agar pemilik hak cipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak.

“Sekarang era digitalisasi, terus AI itu sudah pasti. Carut-marut royalti ini kita sedang benahi sehingga pemusik, atau bukan hanya pemusik tetapi pemilik hak cipta, hidupnya bisa layak di kemudian hari karena royalti tersebut,” tuturnya.

Melly turut mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk membuat sistem pendataan dan penghitungan penggunaan karya lebih transparan. Menurutnya, pencipta perlu dapat mengetahui seberapa sering karya mereka digunakan sehingga perhitungan royalti dapat dilakukan secara lebih akurat.

“Sekarang sudah era digital. Mungkin kalau orang masuk ke karaoke, kalau dulu mencari lagu ‘Menghitung Hari’ itu dihitung dan dicari. Sekarang mungkin bisa pakai barcode, sehingga penciptanya juga bisa tahu hari ini yang menyanyikan lagu ‘Menghitung Hari’ ada berapa orang. Seperti kita lihat di Spotify, streaming-nya kan jumlahnya secara real time kelihatan. Paling tidak seperti itu sudah bisa dilakukan sekarang,” paparnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah
Politik29 menit ago

Baleg DPR RI Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta setelah DPR menerima Surat...

BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global
Politik52 menit ago

Muhammad Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya peran diplomasi parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat...

Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria
Politik53 menit ago

Muhammad Khozin: Konflik Pertanahan di Jambi Perlu Diinventarisasi, Tindak Lanjut Lewat Reforma Agraria

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan inventarisasi dan pemetaan...

Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional
Politik53 menit ago

Desy Ratnasari: Kerja Sama dengan Banyak Negara Penting Guna Perluas Konektivitas Penerbangan Internasional

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai konektivitas penerbangan internasional perlu diperluas agar akses ke berbagai daerah di Indonesia...

Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan
Politik54 menit ago

Anisah Syakur: Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis BKSAP dalam Kolaborasi Riset, SDM, dan Kajian Kebijakan

Anggota BKSAP DPR RI Anisah Syakur mendorong penguatan kolaborasi antara BKSAP DPR RI dan perguruan tinggi agar diplomasi parlemen tidak...

Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif Pengakuan Karya Intelektual sebagai Aset, Revisi UU Hak Cipta Didorong Perkuat Ekosistem Dunia Kreatif
Politik3 jam ago

Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya dan Aset Kreator

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian
Politik3 jam ago

Serap Aspirasi di Sulsel, Rifqinizamy Karsayuda: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

Komisi II DPR RI menegaskan komitmen  untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah...

Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock Hentikan Ketegangan Sengketa Tanah Pemkot Bukittinggi–Yayasan Fort de Kock
Politik3 jam ago

Agun Gunandjar Sudarsa Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Bukittinggi dan Yayasan Fort de Kock

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Yayasan Fort de...

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Politik4 jam ago

Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Politik5 jam ago

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...