Connect with us

Politik

Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP DPR RI Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy

Published

on

Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap diplomasi parlemen. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Banten, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa, khususnya dari Fakultas Hubungan Internasional UPH, untuk mengenal secara langsung peran dan kerja BKSAP DPR RI dalam berbagai forum internasional.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan kerja-kerja BKSAP sekaligus menyerap masukan dari kalangan mahasiswa.

“Kami melakukan sosialisasi di Universitas Pelita Harapan. Kita sharing, kita bersosialisasi mengenai kegiatan BKSAP di forum internasional, dan juga kita memberikan masukan, meminta masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa, rekan-rekan dari UPH juga, dan kami memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada teman-teman mahasiswa UPH,” terang Husein.

Menurutnya, interaksi langsung dengan mahasiswa menjadi bagian penting dalam memperkenalkan praktik diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI. Terlebih, mahasiswa Hubungan Internasional memiliki ketertarikan terhadap dunia diplomasi dan peluang berkarier di bidang tersebut.

Advertisement

“Karena kita melakukan praktik langsung, diplomasi langsung, dan ini cukup hal yang cukup menarik dan diskusinya cukup hangat ya berjalan terus-menerus. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa terus mensosialisasikan apa yang telah menjadi kerja-kerja kami di BKSAP DPR kepada teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, Husein menyampaikan antusiasme mahasiswa terlihat dari berbagai pertanyaan yang disampaikan selama diskusi. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya ingin mengetahui konsep diplomasi parlemen, tetapi juga pengalaman nyata anggota DPR RI ketika mengikuti forum internasional.

“Tentunya kebetulan ini yang hadir adalah teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hubungan Internasional, tentunya mereka memiliki rasa keingintahuan yang cukup besar. Karena mereka mungkin ada yang cita-citanya ke depan menjadi diplomat ataupun menjadi duta besar ataupun menjadi anggota DPR RI dan masuk ke badan seperti BKSAP ke depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, mahasiswa juga menanyakan secara langsung mengenai realitas yang dihadapi anggota parlemen ketika menjalankan diplomasi di forum internasional sebagai second-track diplomacy.

“Dan mereka menanyakan apa yang real, secara realitanya terjadi pada saat kami dari parlemen menghadiri forum-forum internasional tersebut ya. Nah, ini menjadi menarik. Itu yang kami ceritakan kisah-kisah real yang kami lakukan pada saat kita melakukan kunjungan,” jelasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa turut mempertanyakan ukuran keberhasilan diplomasi parlemen, termasuk mengenai indikator kinerja dan dampaknya bagi masyarakat. Husein menegaskan bahwa kerja BKSAP pada forum internasional diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

“Dan tentunya kami juga memberikan, ada pertanyaan yang menarik mengenai apa sebetulnya yang menjadi KPI daripada BKSAP? Apa hasilnya? Apa dampaknya? Apa yang dirasakan oleh masyarakat? Tentunya kami menjelaskan, teman-teman anggota BKSAP juga menjelaskan bahwa ini juga demi kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia akan menyuarakan di level internasional dan kami secara detail juga telah memberikan contoh-contoh yang nyata gitu bagi teman-teman mahasiswa,” tutupnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik11 menit ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik12 menit ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik1 jam ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...

Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Politik1 jam ago

DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Politik1 jam ago

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Politik1 jam ago

Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Politik1 jam ago

Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Politik1 jam ago

Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset

Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Politik1 jam ago

BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Politik1 jam ago

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...