Politik
Inilah 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan 2026–2031, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya telah menyetujui lima orang calom Dewas LPP RRI untuk periode 2026-2031, diantaranya : Soleman Yusuf dari unsur RRI, Bara Ilyas dari unsur masyarakat, Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat, Muhamad Reza dari unsur pemerintah dan Margaretta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat.
Menurutnya proses ini menjadi tahapan penting untuk menentukan calon Dewas yang akan mengemban fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan LPP RRI. “Berdasarkan hasil keputusan fit and proper test yang digelar sebelumnya, Komisi VII resmi menyepakati kelima calon Dewas LPP RRI untuk periode 5 tahuna kedepan”, ungkap Politisi Partai Amanat Nasional ini.
Selain itu, Komisi VII juga menyepakati 5 anggota cadangan Dewas LPP RRI diantaranya : I Made Sunarsa dari unsur pemerintah, Yonas Markus dari unsur RRI, Azimah, Machroni Kusuma dan Syukron Jamal dari unsur masyarakat.
“Para calon anggota cadangan ini akan menggantikan calon anggota yang terpilih jika yang bersangkutan berhalangan berdasarkan keputusan PAW sebagaimana tercantum dalam UU”, ungkapnya.
Menko Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...
Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah
Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai...
Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....