Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Surat Perintah BPNB Terkait Normalisasi Sungai di Sulawesi Tenggara

Published

on

Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) diterpa isu kurang sedap melalui beredarnya sebuah surat yang mengatasnamakan mereka. Surat tersebut berisi narasi perihal normalisasi sungai Wanggu Konawe Selatan dan Hulu Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat tersebut dibuat seolah-olah BNPB menugaskan PT. RIBROS RAYA MUDA dengan nilai kontrak mencapai Rp 34 miliar. Guna mengatasi adanya informasi yang tidak sesuai dengan fakta, dengan tegas BNPB menyatakan bahwa surat tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

Selengkapnya
terdapat di penjelasan!

KATEGORI:
FABRICATED CONTENT

===

SUMBER:
KERTAS SURAT

Advertisement

===

NARASI:

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 02/SPMK/BNPB/1/2020

PEKERJAAN

Advertisement

NORMALISASI SUNGAI

WANGGU KONAWE SELATAN DAN HULU KENDARI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini

Nama: Agus Sulistiyono, SE

Nip: 199004 18 200212 2 006

Advertisement

Jabatan: Kepala Subdit Rektorat Pengelolaan
Dana Tanggap Darurat

Alamat Kantor: Gedung Graha Bnpb Jalan Pramuka
Kav. 38 Jakarta Timur

Selanjutnya Disebut Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Perjanjian

Nomor: 602.21/18.111-SP/BNPB

Advertisement

Bersama ini Memerintahkan Kepada

Perusahaan: PT RIBROS RAYA MUDA

Npwp: 01.732.252.0-812.000

Alamat Perusahaan: Jalan Budi Utomo No 48
Bau-Bau

Dalam Hal Ini Diwakili Oleh: H.M.K RITONGA

Advertisement

Selaku Direktur: PT. RIBROS RAYA MUDA

Selanjutnya disebut sebagai: PENYEDIA JASA

Untuk segera memulai pekerjaan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Harga Final: 34.800.000.000,- (Tiga Puluh
Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah

2. Lingkup Pekerjaan: sesuai dengan tercantum
dalam rencana anggaran biaya (rencana Gambar)

Advertisement

 3.
Lokasi: sungai wanggu kabupaten konawe selatan provinsi sulawesi tenggara

4. Tanggal Mulai Kerja: 28 Januari 2020

5. Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
kontrak

6. Waktu Penyelesaian: 120 (Seratus dua puluh
Hari) Hari kalender dan pekerjaan harus selesai 28 Mei 2020

===

Advertisement

PENJELASAN:
Sebuah surat mengatasnamakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
beredar di kalangan masyarakat. Menurut surat yang beredar, disebutkan bahwa
BNPB memberikan perintah kepada sebuah perusahaan untuk menggarap normalisasi
Sungai Wangu Konawe Selatan dan hulu Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Surat
tersebut dibuat seolah telah ditandatangani oleh Kepala Subdit Rektorat
Pengelolaan Dana Tanggap Darurat BNPB, Agus Sulistiyono. Dalam surat juga
dilengkapi dengan kop surat dan logo BNPB tepat di bagian atas. Dalam surat
dijelaskan bahwa BNPB memerintahkan normalisasi sunghai dan hulu dimulai pada
28 Januari 2020 yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2020 dengan nilai
kontrak terhadap penyedia jasa sebesar Rp 34 miliar.

Menanggapi
surat tersebut, pihak terkait pun akhirnya angkat bicara. Melansir dari
kompas.com BNPB melalui Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencian
BNPB Agus Wibowo menegaskan bahwa BNPB Pusat tidak pernah mmengeluarkan surat
tersebut.

“Tidak
benar atau palsu,” jelas Agus.

Penjelasan
serupa juga muncul dari media sosial Twitter resmi milik BNPB @BNPB_Indonesia
yang menegaskan bahwa surat tersebut adalah hoaks dan terindikasi penipuan. Dari
penjelasannya, dijelaskan bahwa BNPB tidak pernah membuat sepertihalnya yang
beredar tersebut. Dan menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati terdapat
informasi yang beredar. Serta menginstruksikan agar mencari informasi melalui
Website dan media sosial resmi BNPB.

Advertisement

===

REFERENSI:

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/13/183000365/-hoaks-surat-perintah-bnpb-terkait-normalisasi-sungai-sulawesi-tenggara?page=all

https://indopolitika.com/bnpb-diguncang-isu-hoaks-soal-normalisasi-dua-sungai-senilai-rp-34-miliar/

Advertisement

http://platform.twitter.com/widgets.js

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...