Connect with us

Daerah

Ferry Batara Harap Penerimaan CPNS di Kota Depok Transparan

Published

on

Sesuai dengan Keputusan Kemenpan-RB No 308 tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendapat kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 sebanyak 329 posisi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, begitu penerimaan CPNS dibuka, pendaftar CPNS di Kota Depok selalu membludak. Bahkan bisa berlipat-lipat dari kuota yang tersedia. Dan seperti biasanya, penerimaan CPNS menjadi ladang basah terjadinya praktik Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menanggapi hal tersebut, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) Ferry Batara mewanti-wanti petugas penerima CPNS di Kota Depok untuk melakukan dengan transparan. Ia meminta penerimaan CPNS Tahun 2018 di Kota Depok bersih dari praktik KKN.

Bukan tanpa alasan, mengapa Ferry Batara menekankan hal itu. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017, pendaftaran CPNS tehun tersebut berada pada level korupsi paling tinggi, yaitu mencapai 56 persen, baru kemudian pendaftaran di Kepolisian RI.

“Saya meminta petugas penerima CPNS di Kota Depok melakukan dengan transparan. Jangan ada lagi main belakang-belakang. Jagalah integritas lembaga,” pesan Ferry Batara saat dimintai tanggapannya di Kota Depok, Kamis (11/10/2018).

Advertisement

Ditambahkan oleh Ferry Batara, memang pemerintah telah menerapkan sistem computer assisted test (CAT) dalam proses seleksi CPNS. Sistem yang diyakini tidak mudah dimanipulasi. Tetapi ketika memasuki tahapan seleksi kompetensi bidang, karena dilakukan secara subjektif, sangat rentan dengan manipulasi.

Karena itu, Caleg yang maju dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta pihak Menpan, Mahkamah Agung (MA), Kemenkumham dan semua yang terlibat dalam pengadaan penerimaan CPNS harus mengawasi betul setiap petugasnya agar jangan sampai menggunakan kesempatannya untuk melakukan praktik KKN.

“Saya tahu penerimaan CPNS tahun 2018 ini sudah menggunakan CAT. Tetapi jangan lupa, seluruh proses penerimaan CPNS tidak menggunakan komputer yang menjamin kejujurannya. Karena itu saya memohon agar ada pengawasan secara serius terhadap semua petugasnya,” jelas Ferry Batara.

Ferry Batara berharap penerimaan CPNS 2018 di Kota Depok menghasilkan abdi Negara yang benar-benar memiliki integritas dan berkualitas. Sosok-sosok yang jujur dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Mengapa penerimaaan CPNS harus bersih dari praktik KKN? Karena saya dan kita semua ingin CPNS yang diterima adalah sosok-sosok yang kompeten di bidangnya masing-masing,” pungkasnya. (kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...