Connect with us

Daerah

Ferry Batara Harap Penerimaan CPNS di Kota Depok Transparan

Published

on

Sesuai dengan Keputusan Kemenpan-RB No 308 tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendapat kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 sebanyak 329 posisi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, begitu penerimaan CPNS dibuka, pendaftar CPNS di Kota Depok selalu membludak. Bahkan bisa berlipat-lipat dari kuota yang tersedia. Dan seperti biasanya, penerimaan CPNS menjadi ladang basah terjadinya praktik Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menanggapi hal tersebut, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) Ferry Batara mewanti-wanti petugas penerima CPNS di Kota Depok untuk melakukan dengan transparan. Ia meminta penerimaan CPNS Tahun 2018 di Kota Depok bersih dari praktik KKN.

Bukan tanpa alasan, mengapa Ferry Batara menekankan hal itu. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017, pendaftaran CPNS tehun tersebut berada pada level korupsi paling tinggi, yaitu mencapai 56 persen, baru kemudian pendaftaran di Kepolisian RI.

“Saya meminta petugas penerima CPNS di Kota Depok melakukan dengan transparan. Jangan ada lagi main belakang-belakang. Jagalah integritas lembaga,” pesan Ferry Batara saat dimintai tanggapannya di Kota Depok, Kamis (11/10/2018).

Advertisement

Ditambahkan oleh Ferry Batara, memang pemerintah telah menerapkan sistem computer assisted test (CAT) dalam proses seleksi CPNS. Sistem yang diyakini tidak mudah dimanipulasi. Tetapi ketika memasuki tahapan seleksi kompetensi bidang, karena dilakukan secara subjektif, sangat rentan dengan manipulasi.

Karena itu, Caleg yang maju dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta pihak Menpan, Mahkamah Agung (MA), Kemenkumham dan semua yang terlibat dalam pengadaan penerimaan CPNS harus mengawasi betul setiap petugasnya agar jangan sampai menggunakan kesempatannya untuk melakukan praktik KKN.

“Saya tahu penerimaan CPNS tahun 2018 ini sudah menggunakan CAT. Tetapi jangan lupa, seluruh proses penerimaan CPNS tidak menggunakan komputer yang menjamin kejujurannya. Karena itu saya memohon agar ada pengawasan secara serius terhadap semua petugasnya,” jelas Ferry Batara.

Ferry Batara berharap penerimaan CPNS 2018 di Kota Depok menghasilkan abdi Negara yang benar-benar memiliki integritas dan berkualitas. Sosok-sosok yang jujur dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Mengapa penerimaaan CPNS harus bersih dari praktik KKN? Karena saya dan kita semua ingin CPNS yang diterima adalah sosok-sosok yang kompeten di bidangnya masing-masing,” pungkasnya. (kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...