Nasional
PPPK Sudah Tak Sabar Terima Gaji Pertama dan Rapelan
Kabarpolitik.com, JAKARTA – Para Honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hasil seleksi Februari 2019, sangat berharap bulan depan sudah bisa menerima gaji dan rapelan.
Pasalnya, rerata PPPK sudah menumpuk utang karena berpikir akan mampu melunasinya dari gaji dan rapelan, setelah terima NIP dan SK PPPK.
“Semoga informasi rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK akan diajukan ke presiden dalam pekan ini bisa terealisasi. Mudah-mudahan juga bulan ini Perpres tersebut ditetapkan sehingga proses pengangkatan PPPK segera berjalan,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefudin kepada JPNN.com, Jumat (18/9).
Dia menyebutkan, saat ini seluruh honorer K2 deg-degan menunggu detik-detik pengumuman penerbitan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Pasalnya, setelah perpres yang sudah lama dinanti itu terbit, mereka dijanjikan akan langsung menerima NIP dan SK PPPK. Tahap berikutnya ialah pembayaran gaji dan rapelan.
Semuanya sudah menyusun rencana apa yang akan dilakukan bila bulan depan sudah menerima gaji PPPK. “Kami sudah enggak sabar menunggu keburu utang numpuk nih,” ujarnya.
Ahmad yakin Oktober, NIP dan SK PPPK akan diterima sesuai janji pemerintah saat rapat kerja Komisi X DPR RI maupun Komisi II.
Senada itu Rikrik Gunawan, sekretaris Forum PPPK Kabupaten Garut. Dia mengatakan, harapan untuk segera mendapatkan NIP dan SK karena banyak yang butuh uang untuk membayar utang. Ada kekhawatiran juga jangan-jangan begitu menerima gaji malah tidak ada sisanya.rn(Fajar)rn
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Pemerintah Tolak Izin Konser Israel Houghton, Syamsu Rizal: RI Konsisten Dukung Palestina
Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Kekayaan Negara Rp13,2 T Diselamatkan, Prabowo Subianto: Bisa untuk Naikkan Gaji Guru hingga Bangun Irigasi
Disaksikan Presiden, Menhan Hadiri Penyerahan Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan Kepada Negara
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...
MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...
Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...
Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...
Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...