Connect with us

Nasional

Meski Vaksin Sudah Beredar, Protokol Kesehatan Tak Boleh Diabaikan

Published

on

Kabarpolitik.com — Meski pun vaksin Covid-19 saat ini tengah dikembangkan tetapi protokol kesehatan Covid-19 tak boleh diabaikan. Terlebih, proses menuju vaksinasi secara massal masih sangat panjang.

Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2020). “Jangan berpikir dengan vaksin ini protokol Covid-19 bisa dilupakan,” ujarnya.

Sebab, melihat jumlah penduduk Indonesia, ungkap Erick, proses vaksinasi sendiri diperkirakan akan memakan waktu 6 bulan hingga 2 tahun di Indonesia. Bahkan, seseorang membutuhkan beberapa kali penyuntikan vaksin hingga berkhasiat efektif.

Untuk itu, Erick meyakinkan, pihaknya terus meningkatkan pengembangan vaksin merah putih yang masih terus berjalan. Meski saat ini pemerintah sudah menyiapkan 30 juta vaksin impor dari China dan Uni Emirat Arab (UEA). “Karena itulah vaksin merah putih sangat penting,” katanya.

Erick menargetkan, vaksin merah putih buatan dalam negeri tersebut dapat mulai diproduksi pada 2022 mendatang. Selain vaksin, Erick juga menyebutkan, saat ini Indonesia sudah mulai mempersiapkan obat avigan untuk membantu penyembuhan virus Covid-19.

Advertisement

“Kalau avigan kita pastikan lebih murah, tetapi yang oseltamivir dan radimsir karena ini impor, kita belum bisa sendiri tentu harganya sesuai pasar. Kalau yang avigan tentu favipiravir sudah bisa lebih murah, kurang lebih Rp 20.000an,” tutupnya. (jpc)rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas
Politik29 menit ago

Amelia Anggraini: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data...

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Politik1 jam ago

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Politik1 jam ago

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027 Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Politik1 jam ago

Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Politik1 jam ago

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak

Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik10 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik10 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik10 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik10 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik10 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...