Connect with us

Nasional

Titi Purwaningsih: Tidak Masalah Masa Kontrak, Asal Masa Kerja Sampai Pensiun

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Masa kontrak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) minimal satu tahun sampai lima tahun, dan setelah itu bisa diperpanjang lagi bila formasinya masih dibutuhkan serta berkinerja baik, mendapat tanggapan dari Titi Purwaningsih.

Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) ini berpendapat, bila perpanjangan kontrak 5 tahun sekali itu tidak masalah. Namun masa kerjanya harus sampai pensiun.

“Tidak masalah sih masa kontraknya sampai lima tahun, tetapi agar honorer K2 dilindungi, masa kerjanya harus sampai pensiun,” kata Titi kepada JPNN.com, Senin (19/10).

Dia juga mendesak agar tes PPPK hanya sekali. Artinya dalam perpanjangan kontrak lima tahun pertama tidak ada tes lagi.

Untuk perpanjangan masa kontrak, lanjut Titi, pemerintah pusat sebaiknya membuat aturan agar daerah memberikan perencanaan masa kerja PPPK dari honorer K2 sampai pensiun.

Advertisement

Dia mencontohkan, masa kerja guru honorer K2 yang lulus PPPK masih 15 tahun lagi (sampai pensiun). Jadi kalau masa kerja PPPK dari honorer K2 dihitung sampai pensiun, daerah sudah merencanakan selama 15 tahun.

“Dan, itu dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan ASN PPPK per 5 tahun sekali,” ujarnya.

Mengenai evaluasi setiap tahun selama masa kontrak, Titi mengatakan sangat setuju. Mengingat orang bekerja memang harus ada evaluasi biar tidak seenaknya dan juga berlomba-lomba meningkatkan kinerja masing-masing menjadi lebih baik.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027 Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027
Politik1 detik ago

Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah

Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai...

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027 Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Politik5 menit ago

Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....

Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Politik6 menit ago

Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif...

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Politik6 menit ago

BAKN DPR RI Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)...

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Politik7 menit ago

Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan...

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan
Politik7 menit ago

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menilai skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 merupakan terobosan positif karena...

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban
Politik37 menit ago

Fransciscus Maria Agustinus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memastikan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi meski terpidana telah memperoleh pembebasan...

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031 DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031
Politik38 menit ago

DPR RI Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan...

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Politik38 menit ago

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu...

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
Politik39 menit ago

Terima Dubes Georgia, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara

Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people...