Connect with us

Politik

Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

Published

on

Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif menyampaikan berbagai pandangan strategis dalam rangkaian 152nd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha, Tanzania, pada 5–9 Oktober 2026.

Dalam forum tersebut, Mardani menyoroti sejumlah isu penting mulai dari rendahnya keterwakilan generasi muda dalam parlemen, penguatan kesetaraan gender, perlindungan terhadap pelecehan anggota parlemen perempuan, diseminasi praktik-praktik baik antarparlemen, hingga efektivitas tata kelola organisasi IPU.

Dalam pembahasan berbagai laporan kegiatan IPU, Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa tantangan demokrasi masa depan tidak hanya terkait kesetaraan gender, tetapi juga menyangkut keterwakilan generasi muda di parlemen. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia akan menghadapi Pemilu 2029 dengan komposisi pemilih muda yang sangat dominan, namun belum diikuti oleh keterwakilan politik yang memadai.

“Pada Pemilu 2029 nanti, sekitar 58 persen pemilih di Indonesia adalah generasi muda. Namun keterwakilan anak muda di parlemen masih sangat rendah, sebagaimana terjadi di banyak negara lain. Kita perlu diskusi yang lebih serius dan mendalam mengenai cara meningkatkan partisipasi generasi muda dalam lembaga legislatif,” ungkap wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (7/10/2026).

Menurut Mardani, isu ini semakin mendesak mengingat generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari penurunan kualitas pendidikan pascapandemi hingga dampak disrupsi media sosial terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda. Ia juga menekankan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang paling peduli terhadap isu perubahan iklim karena merekalah yang akan menghadapi konsekuensi terbesar di masa depan.

Advertisement

“Kaum muda merupakan kelompok yang paling menaruh perhatian terhadap perubahan iklim. Mereka yang akan menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, IPU perlu mendorong untuk memberi ruang yang lebih besar bagi suara generasi muda dalam proses pengambilan keputusan,” lanjut anggota Komisi II DPR itu.

Dalam dialog bersama Sekretaris Jenderal IPU, Mardani mendorong agar berbagai inovasi kebijakan dari negara anggota dapat didiseminasikan secara lebih sistematis kepada seluruh anggota IPU. Ia secara khusus menyoroti pengalaman Australia yang menetapkan batas usia minimum penggunaan media sosial sebagai contoh kebijakan yang layak dipelajari negara lain.

“Apakah IPU memiliki mekanisme untuk menyebarluaskan praktik-praktik baik seperti yang dilakukan Australia? Banyak parlemen menghadapi tantangan yang sama terkait dampak negatif media sosial terhadap generasi muda. Pengalaman seperti ini penting untuk dipelajari bersama,” ujar Mardani.

Menurut Mardani, salah satu kekuatan terbesar IPU adalah kemampuannya menjadi pusat pertukaran gagasan dan inovasi kebijakan antarparlemen dunia.

Sementara itu saat menghadiri pertemuan Gender Partnership Group IPU, Mardani aktif menyuarakan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Ia menilai bahwa keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga dari semakin besarnya ruang kepemimpinan yang diberikan kepada perempuan.

Advertisement

Menanggapi perkembangan representasi perempuan di berbagai parlemen dunia, Mardani mengusulkan kampanye global yang menampilkan keberhasilan para pimpinan parlemen perempuan sebagai inspirasi bagi masyarakat internasional.

“Kuantitas dan kualitas harus berjalan bersama. Kita perlu memperlihatkan kepada dunia berbagai keberhasilan perempuan yang memimpin parlemen agar semakin banyak masyarakat yang melihat bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin,” ungkap Mardani.

Ia mencontohkan sejumlah figur perempuan yang memegang posisi penting dalam parlemen, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova, serta Presiden IPU saat ini.

“Kita tidak hanya membutuhkan peningkatan jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga memastikan mereka memperoleh kesempatan yang setara untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam kepemimpinan,” sambung dia.

Dalam pembahasan implementasi kebijakan anti-pelecehan IPU, Mardani menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya melalui regulasi dan pedoman teknis. Menurutnya, upaya pencegahan pelecehan harus didukung perubahan budaya dan pola pikir masyarakat secara menyeluruh.

Advertisement

“Membuat aturan itu penting. Namun yang lebih penting adalah bagaimana nilai kesetaraan tersebut diinternalisasikan oleh masyarakat. Karena itu perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas keagamaan, organisasi masyarakat, dan para influencer,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penghapusan pelecehan dan diskriminasi harus dimulai dari keyakinan mendasar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kapasitas, dan martabat yang setara.

Dalam pembahasan kepatuhan delegasi terhadap ketentuan representasi gender IPU, Mardani juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi terhadap sejumlah negara yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kita tentu mendukung tindakan afirmatif dan pengarusutamaan gender. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa setiap delegasi diperlakukan secara adil dan memahami konteks yang mereka hadapi,” ujar dia mengingatkan.

Selain isu representasi dan kesetaraan gender, Mardani turut memberikan masukan mengenai tata kelola penyelenggaraan Sidang IPU. Ia mengusulkan agar agenda-agenda strategis, khususnya pembahasan emergency item, ditempatkan pada hari-hari awal sidang agar dapat diikuti lebih banyak anggota parlemen dari berbagai negara.

Advertisement

“Bagi kami dari Indonesia, perjalanan dapat memakan waktu dua hingga tiga hari. Mengikuti seluruh rangkaian sidang berarti meninggalkan tugas nasional selama hampir satu minggu. Karena itu, agenda-agenda penting sebaiknya ditempatkan pada awal pertemuan agar partisipasi anggota lebih optimal,” usul dia.

Dalam kesempatan lain, Mardani juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya IPU dalam memberikan penghargaan kepada anggota parlemen yang menghadirkan dampak positif bagi masyarakat melalui Cremer-Passy Prize. Namun demikian, ia mengusulkan agar mekanisme penghargaan dibuat lebih fleksibel apabila pemenang utama berhalangan hadir.

“Sering kali perbedaan antara peringkat pertama, kedua, dan ketiga sangat tipis. Mereka semua merupakan anggota parlemen yang luar biasa. Karena itu, perlu dipertimbangkan mekanisme yang lebih fleksibel agar penghargaan tetap dapat diberikan dan semangat apresiasinya tidak hilang,” kata dia menekankan.

Pada sisi lain Mardani menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan representasi yang lebih luas, kesempatan yang lebih setara, serta komitmen kolektif untuk mempersiapkan generasi masa depan.

“Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan lebih banyak representasi, tetapi juga membutuhkan kesempatan yang setara, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberanian untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” pungkas Mardani Ali Sera.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...