Connect with us

Nasional

9 November Buruh Berencana Geruduk Parlemen

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Buruh berencana menggeruduk gedung parlemen baik di pusat maupun daerah saat pembukaan masa sidang. Aksi ini masih terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan kembali menggelar aksi menuntut DPR melakukan legislative review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Aksi akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan berpusat di gedung DPR.

“KSPI memutuskan akan melakukan aksi besar-besaran, secara nasional akan difokuskan di depan gedung DPR, di daerah akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD Provinsi. Aksi besar ini akan meluas,” katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10).

Dikatakannya, aksi akan dilakukan serentak pada saat 9 November 2020 mendatang. Menurut Iqbal saat itu merupakan paripurna pembukaan masa sidang DPR. Ditegaskannya, aksi akan dilakukan secara terukur, terarah, dan konstitusional, serta tidak merusak fasilitas umum.

Advertisement

“Ini adalah aksi konstitusional lanjutan dari KSPI. Kapan? Sidang paripurna pertama setelah reses. Mungkin diperkirakan awal November. Semoga DPR tidak kucing-kucingan lagi seperti saat pengesahan UU Cipta Kerja yang tiba-tiba saja dimajukan,” ujarnya.

Dijelaskannya, aksi juga akan dilakukan di 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia. Tuntutan aksi adalah meminta DPR melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

“Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review. Uji ulang, dengarkan suara rakyat yang begitu meluas,” tegasnya.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027 Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Politik5 menit ago

Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....

Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Politik5 menit ago

Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif...

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Politik5 menit ago

BAKN DPR RI Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)...

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Politik6 menit ago

Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan...

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan
Politik6 menit ago

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menilai skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 merupakan terobosan positif karena...

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban
Politik36 menit ago

Fransciscus Maria Agustinus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memastikan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi meski terpidana telah memperoleh pembebasan...

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031 DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031
Politik37 menit ago

DPR RI Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan...

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Politik37 menit ago

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu...

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
Politik38 menit ago

Terima Dubes Georgia, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara

Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people...

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah
Politik38 menit ago

Mercy Chriesty Barends: Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro...