Nasional
Saran Haikal Hassan Agar Polemik UU Cipta Kerja Mereda
Kabarpolitik.com, JAKARTA– Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan setelah disahkan, jumlah halaman yang berubah-ubah menjadi sorotan publik.
Belum lagi sulitnya mengakses aturan sapu jagat yang disahkan DPR RI, 5 Oktober lalu itu membuat kecurigaan publik semakin membesar.
Juru Bicara (Jubir) PA 212 Ustaz Haikal Hassan pun memberikan saran ke pemerintah dan DPR untuk meredakan polemik UU Ciptaker.
“Biar suhu politik adem. Usulan pertama: Share ke publik UU yang bikin heboh itu. Agar semua rakyat bisa baca dan nilai.” Ungkapnya di akun Twitternya, Sabtu (24/10/2020).
Saran kedua, Haikal meminta pemerintah melakukan jajak pendapat. Apakah tetap mengesahkan UU Ciptaker atau membatalkannya.
“Adakan pooling untuk dilanjutkan atau tidak… Siarkan secara langsung di sosial media maupun televisi nasional.,” jelasnya.
Dirinya berharap rezim Presiden Joko Widodo bisa mendengarkan suara rakyat. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, gelombang unjuk rasa menolak UU Ciptaker terus terjadi.
“Katanya: Demokrasi. Katanya: Saya Pancasila!,” Sindirnya. (msn/fajar)
rn(Fajar)rn
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah
Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII DPR RI Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku...
Subsidi Haji 2027 Rp3,18 Juta per Jemaah
Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai...
Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....
Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif...
BAKN DPR RI Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)...
Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan...