Connect with us

Nasional

Saran Haikal Hassan Agar Polemik UU Cipta Kerja Mereda

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan setelah disahkan, jumlah halaman yang berubah-ubah menjadi sorotan publik.

Belum lagi sulitnya mengakses aturan sapu jagat yang disahkan DPR RI, 5 Oktober lalu itu membuat kecurigaan publik semakin membesar.

Juru Bicara (Jubir) PA 212 Ustaz Haikal Hassan pun memberikan saran ke pemerintah dan DPR untuk meredakan polemik UU Ciptaker.

“Biar suhu politik adem. Usulan pertama: Share ke publik UU yang bikin heboh itu. Agar semua rakyat bisa baca dan nilai.” Ungkapnya di akun Twitternya, Sabtu (24/10/2020).

Saran kedua, Haikal meminta pemerintah melakukan jajak pendapat. Apakah tetap mengesahkan UU Ciptaker atau membatalkannya.

Advertisement

“Adakan pooling untuk dilanjutkan atau tidak… Siarkan secara langsung di sosial media maupun televisi nasional.,” jelasnya.

Dirinya berharap rezim Presiden Joko Widodo bisa mendengarkan suara rakyat. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, gelombang unjuk rasa menolak UU Ciptaker terus terjadi.

“Katanya: Demokrasi. Katanya: Saya Pancasila!,” Sindirnya. (msn/fajar)

rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy
Politik20 detik ago

Sosialisasi Diplomasi Parlemen ke UPH, BKSAP DPR RI Sampaikan Peran Penting Parlemen sebagai Second-Track Diplomacy

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap diplomasi parlemen. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan...

BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah
Politik1 menit ago

BAM DPR RI Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi masyarakat RW 06 Kebon Sirih, Jakarta, terkait tukar guling (ruislag) dan pembongkaran...

Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen
Politik2 menit ago

Anggota BAM DPR Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen

 Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh.Haris mengusulkan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana alam dimulai dari masyarakat. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat...

Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI
Politik3 menit ago

Sukamta Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik peresmian 204 satuan baru di tubuh TNI pada momentum HUT ke-81...

Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
Politik3 menit ago

Adde Rosi Khoerunnisa Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mendorong penguatan perspektif gender dalam rancangan resolusi tentang...

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat
Politik4 menit ago

Sambut Masa Reses, Sufmi Dasco Ahmad: DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan...

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik21 jam ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik21 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik22 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik22 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...