Nasional
Besok, Puluhan Ribu Buruh Aksi Besar-besaran
Kabarpolitik.com, JAKARTA – Puluhan ribu buruh di Indonesia besok, Senin (2/11) kabarnya akan melakukan aksi nasional besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Presiden Konfederasi Serikat Persatuan Buruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal pun membenarkan kabar aksi tersebut.
“Iya, besok puluhan ribu buruh yang akan melakukan aksi besar-besaran,” ujarnya saat dihubungi PojokSatu.id di Jakarta, Minggu (1/11/2020).
Ia mengatakan, aksi nasional itu akan dilakukan secara serentak di 24 Provinsi oleh semua buruh yang ada di Indonesia.
“24 provinsi dengan tergabung 32 Konfederasi dan serikat di seluruh Indonesia pada 2 November,” jawabnya.
Sementara itu, ungkap pria yang sempat dikabarkan akan diangkat jadi Wamen Menaker ini, untuk wilayah Jabodetabek akan dipusatkan di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk titik kumpulnya di Patung Kuda Indonesia sekitar pukul 10.30 WIB.
“Titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB,” jelasnya.
Selain menolak aksi pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, aksi tersebut juga menuntut agar upah minimum tahun 2021 dinaikkan.
“Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik,” tuturnya.
Pada saat bersamaan, tambah Said, akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI.rn(Fajar)rn
Wamenhan RI Terima Audiensi Ketua Yayasan Gedung Veteran RI, Bahas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset
Mensos dan Wamenhan Lepas 1.509 Kadet Unhan RI untuk Mengabdi di 181 Sekolah Rakyat
Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
DPR RI Didesak Sikapi Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Evaluasi Panja Haji DPR, PKB Minta Hotel Terlalu Jauh dari Masjidil Haram Dicoret
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Menko Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi...
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...