Nasional
Siapa Sosok Pelanjut Jenderal Pol Idham Azis? Ferdinand Hutahaean Sebut Nama Ini
Kabarpolitik.com, JAKARTA– Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis akan segera berakhir bulan Januari 2021 mendatang.
Sejumlah nama mencuat bakal menggantikan dirinya di posisi 01 Polri atau TB 1.
Politikus Ferdinand Hutahaean mengatakan sosok pelanjut Jenderal Pol Idham Azis harus melanjutkan visi dan misi dari Polri. Terutama menjaga kondisi kamtibmas dan ancaman teror.
“Januari 2021, Jend. Pol. Idham Azis akan memasuki usia pensiun. Tentu Polri butuh pemimpin yang berkesinambungan dalam visi dan misi khususnya menjaga Kamtibmas serta menjaga bangsa dari ancaman terosrisme,” kata Ferdinand, Senin (9/11/2020).
Mantan kader Partai Demokrat itu pun memberikan satu nama yang paling layak melanjutkan kepemimpinan Jenderal Pol Idham Azis.
“Komjen Pol Agung Budi Maryoto, MS.i adalah sosok yang pas menjadi TB 1,” sebutnya.
Pria kelahiran Cilapap, 55 tahun lalu itu kini mengemban amanat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri sejak bulan Mei 2020.
rn(Fajar)rn
Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
DPR RI Didesak Sikapi Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Evaluasi Panja Haji DPR, PKB Minta Hotel Terlalu Jauh dari Masjidil Haram Dicoret
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Menko Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi...
Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...
BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...
Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...
DPR RI: Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional
DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma,...
Meitri Citra Wardani Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu...
Puan Maharani: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Saat berbicara di forum parlemen...
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian...
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III DPR RI Soroti Badan Pengelola Aset
Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola...
BAM DPR RI Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan...