Connect with us

Nasional

BKN Baru Proses Pemberkasan 20 Ribu NIP PPPK, Sisanya? Ini Kata Kepala BKN

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana mengungkapkan, sebagian besar data honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum masuk ke BKN.

Padahal, data tersebut penting untuk proses pemberkasan NIP PPPK. Bima Haria menyebutkan, dari 51.293 formasi PPPK, yang terisi baru sekitar 20 ribu.

Jumlah 20 ribu itu yang saat ini diproses penetapan NIP PPPK-nya. Sisanya belum terisi karena belum diusulkan formasinya oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi tempat honorer K2 dan THL TBPP bekerja.”Proses pemberkasan NIP PPPK sudah berjalan. Yang sementara kami proses 20 ribuan itu karena baru sejumlah itu yang diusulkan PPK,” kata Bima Haria dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Kamis (19/11).

Mengenai sisa formasi yang belum terisi, lanjutnya, BKN terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

BKN, lanjutnya, hanya akan memproses NIP PPPK bila ada usulan dan surat keputusan (SK) dari PPK.

Advertisement

“Di dalam PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 20A ayat 2 dan 3, sudah ditegaskan, BKN akan memproses NIP PPPK bila ada SK PPK. Kalau tidak diusulkan, BKN tidak menetapkan NIP,’ kata Bima yang dihubungi JPNN.com, Jumat (20/11).rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027 Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027
Politik4 menit ago

Komisi VIII DPR RI Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah....

Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
Politik5 menit ago

Mardani Ali Sera Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif...

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Politik5 menit ago

BAKN DPR RI Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)...

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Politik5 menit ago

Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan...

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan
Politik6 menit ago

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menilai skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 merupakan terobosan positif karena...

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban
Politik36 menit ago

Fransciscus Maria Agustinus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memastikan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi meski terpidana telah memperoleh pembebasan...

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031 DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031
Politik37 menit ago

DPR RI Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan...

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Politik37 menit ago

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu...

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
Politik38 menit ago

Terima Dubes Georgia, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara

Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people...

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah
Politik38 menit ago

Mercy Chriesty Barends: Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro...