Connect with us

Politik

Abdul Wachid: Biaya Haji 2025 Turun, DPR Pastikan Tak Korbankan Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Jemaah

Published

on

Ketua Panja Haji DPR 2025, Abdul Wachid, menjelaskan bahwa keputusan penurunan biaya haji 2025 menjadi Rp 89,4 juta merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyeimbangkan antara biaya yang ditanggung oleh jemaah dengan keberlanjutan manfaat di masa depan.

Abdul menegaskan bahwa penurunan biaya haji ini sejalan dengan visi pemerintah untuk efisiensi.

“Sejalan dengan visi pemerintah, kami mendorong efisiensi agar subsidi nilai manfaat dari dana haji lebih berkelanjutan dan dapat mengurangi beban jemaah,” kata Abdul Wachid, Selasa (7/1/2025).

Pihaknya telah bekerja keras untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini, baik untuk komponen Bipih yang dibayarkan masyarakat maupun nilai manfaat yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Alhamdulillah, setelah rapat marathon, kami berhasil menurunkan BPIH tahun ini sekitar Rp 4 juta dibandingkan usulan pemerintah,” ujarnya.

Advertisement

Abdul menambahkan bahwa keputusan ini bertujuan untuk efisiensi dana haji demi keberlanjutan pendanaan di masa depan, sambil memastikan biaya haji tetap rasional tanpa mengurangi kualitas fasilitas dan pelayanan.

“Kami berharap petugas haji mendapatkan pembekalan yang cukup. Kemenag juga perlu merancang manajemen krisis di titik-titik rawan demi memberikan pelayanan ibadah yang maksimal,” tambahnya.

Abdul menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi standar pelayanan.

Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan ketat akan diterapkan untuk memastikan dana yang dikelola tetap akuntabel dan optimal.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami berupaya mencari formulasi agar biaya haji tidak memberatkan calon jemaah, tetapi tetap meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tuturnya.

Advertisement

“Efisiensi ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...